oleh

Revisi UU Pilkada, Pakar Otda: Penting DPD RI Dilibatkan

Jakarta – Pakar otonomi Daerah Profesor Djohermansyah Djohan menyatakan sangat penting Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dilibatkan untuk perbaikan atau revisi UU tentang Pilkada. Alasannya, revisi UU tersebut jangan secara makro one policy for all, tapi juga harus melihat kultur realita politik lokal.

Menurut mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu, kelemahan kebijakan Pilkada yang paling fatal adalah menyeragamkan sistem Pilkada. Semua kepala daerah dipilih langsung, padahal Indonesia ini plural.

“Kata orang Padang, di mana bumi dipijak di sanalah langit dijunjung. Lain lubuk lain pula ikannya. Ini keaslian kultur kita yang berbeda-beda tetapi tetap satu,” kata Djohermansyah, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komite I DPD RI, dipimpin Agustin Teras Narang, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan – Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Baca Juga :   DPR RI Setuju Naturalisasi 2 Atlet Ini

Revisi UU Pilkada lanjut Guru Besar IPDN itu, harus memperhatikan nilai komunalitas di daerah, parameter demokrasi lokal, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, juga kemampuan keuangan daerah.

“Hal tersebut jangan diabaikan, kalau tingkat kehidupan masyarakat masih rendah, masyarakat akan masih susah berdemokrasi, karena pasti akan terjadi distorsi dan berbagai penyimpangan,” tegas mantan Pj Gubernur Provinsi Riau itu.

Untuk itu imbuhnya, DPD RI melalui kewenangan yang dimiliki perlu menginisiasi perubahan UU Pilkada, dengan harapan demokrasi Indonesia khususnya yang terkait dengan pemilihan kepala daerah betul-betul dapat mencerminkan aspirasi masyarakat dan secara mekanisme sesuai dengan asas-asas pemilu serta menghasilkan kepemimpinan daerah yang kredibel dan profesional.

Loading...