oleh

Senator Abdi: BPJS itu Penyelenggara Asuransi atau Penjamin Sosial?

Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdi Sumaithi mempertanyakan konsep jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pertanyaan Anggota DPD RI asal Provinsi Banten itu, apakah BPJS Kesehatan sebagai institusi yang menyelenggarakan jaminan sosial atau menyelenggarakan asuransi sosial.

“Jika sebagai penyelenggara jaminan sosial, tidak ada peserta mandiri dan seluruh penduduk Indonesia adalah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang preminya dibayar negara,” kata Abdi, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komite III DPD RI, di Gesung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Sedangkan Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah Shaleh Muhamad Aldjufri mengkritisi persyaratan sebagai warga miskin bagi peserta PBI, yang menurut Aldjufri sering dipermaikan oleh oknum tertentu. “Oleh karena itu perlu adanya definisi yang jelas dan tegas perihal warga miskin,” katanya.

Baca Juga :   Fahira Idris: Stadion BMW Persija Sudah Jadi Kebutuhan

Di kesempatan yang sama, senator asal Provinsi Bali Anak Agung Gde Agung menegaskan pentingnya political will dan komiten melaksanakan konstitusi dari pemerintah dan kepala daerah dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC).

“Saat ini UHC di Kabupaten Badung telah mencapai 100 persen. Melalui APBD, Pemerintah Kabupaten Badung membayarkan premi penduduk yang tidak dibayarkan oleh pemerintah pusat,” ungkap Anak Agung.

Menanggapi berbagai pernyataan tersebut, Pakar Jaminan Sosial Hasbullah Thabrany menjelaskan bahwa konsep jaminan sosial bukan berarti gratis atau tanpa berbayar. Negara-negara yang menyelenggarakan jaminan sosial menurutnya, juga membebankan pembayaran premi kepada warga negaranya, meski tidak melalui pembayaran langsung (pembayaran premi) tapi melalui pajak yang dibayarkan oleh warga negara.

Baca Juga :   Komisi IX DPR RI Tak Ingin Ada Kenaikan Premi BPJS

“Karena sumber keuangan negara juga dari uang yang dipungut dari warga negara,” kata Hasbullah.

Loading...