oleh

Susun RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah, Komite IV DPD RI Ke Kaltim

Samarinda – Kunjungan kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke Kalimantan Timur untuk mendapatkan masukan, saran dan aspirasi Daerah sebagai bahan pengayaan bagi DPD RI yang kini sedang menyusun RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin saat memberi sambutan Kunker bersama Wakil Ketua Komite IV DPD RI H Sukriyanto dan sejumlah Anggota, di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Selasa, (28/1/2020).

Hadir bersama Kunker tersebut antara lain Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, pimpinan Bappeda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur, serta BI Perrwakilan Kalimantan Timur, KADIN, dan APINDO Kalimantan Timur serta para Akademisi dari Universitas Mulawarman.

“Saat ini Komite IV sedang mengumpulkan masukan dari seluruh stakeholder yang hadir untuk penyusunan DIM RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah, sebagai upaya untuk mewujudkan kemudahan investasi dan meningkatkan kesejahteraan daerah,” kata Mahyudin.

Selain itu ujar Mahyudin, DPD RI mengapresiasi capaian investasi tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Timur yang terealisasi sebesar Rp33,61 triliun atau, 92,46 persen dari target Rp36,35 triliun. “Berbarengan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke provinsi ini, maka Kalimantan Timur memiliki potensi yang sangat besar dalam menarik investasi dan penanaman modal,” kata Mahyudin.

Baca Juga :   Pimpinan DPR Ini Khawatir Pemerintah Lempar Handuk

Dalam kesempatan yang sama, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi menyampaikan sejumlah aspirasi yang perlu mendapat perhatian Pemerintahan Pusat antara lain Pajak alat berat, DBH kelapa sawit, dan RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

“Pajak alat berat dihapuskan berdasarkan keputusan MK karena alat berat dianggap bukan kendaraan bermotor, hal ini cukup mengurangi pendapatan daerah. Kemudian DBH kelapa sawit dan migas, di mana daerah sebagai penghasil hanya memperoleh DBH yang sedikit. Selain itu, saya mengharapkan RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah harus mengakomodir peningkatan DBH bagi daerah,” ujar Hadi.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kaltim Tutuk Cahyono menyatakan ekonomi di Kalimantan Timur belum terdiversifikasi dengan baik, sehingga perlu menggerakkan sektor riil. Namun demikian pertumbuhan kredit cukup bagus di angka 12-13 persen, bahkan kredit investasi di Kalimantan Timur mencapai 42 persen.

Baca Juga :   Kopi Abah Bersama AEKI Sinergikan Komunitas Enterpreneur Kopi

“Yang diperlukan saat ini oleh daerah adalah bagaimana menarik investasi dengan membangun persepsi positif daerah tersebut serta menjaga investment grade tetap baik,” katanya.

Ketua APINDO Kaltim Slamet Brotosiswoyo menyampaikan bahwa hingga saat ini, Kaltim masih menjadi unggulan investor internasional, namun banyak yang kemudian “pending” karena terkendala infrastruktur di Kaltim yang masih di bawah standar investor sehingga menyebabkan biaya logistik masih di angka 26 persen dan kondisi daya listrik yang belum memenuhi kebutuhan industri.

“Masalah SDM juga menjadi kendala di Kaltim karena banyaknya SDM yang belum tersertifikasi kompetensi, padahal investor hanya mau memakai SDM yang bersertifikasi. Akhirnya SDM dari luar Kaltim yang terpakai,” ungkap Slamet.

Wakil Ketua Komite IV Sukriyanto menjelaskan majunya perekonomian suatu daerah memang tak dapat lepas dari peran investasi karena merupakan modal utama dalam menggerakkan potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah.

Baca Juga :   Setahun Anies, Senator DKI: Jakarta Lebih Nyaman Bagi Rakyat Kecil

Oleh karena itu ujarnya, perlu ada perbaikan-perbaikan regulasi dan aturan yang mampu mendorong peningkatan investasi dan penanaman modal. “RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah yang sedang dirancang oleh Komite IV ini diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan terkait investasi dan penanaman modal daerah,” kata Sukriyanto.

Dia berharap, seluruh stakeholder yang hadir dalam pertemuan ini sepakat perlu pemahaman yang komprehensif tentang investasi daerah agar dapat dirumuskan suatu perspektif kebijakan yang holistik dan integratif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di masa yang akan datang.

Dengan demikian imbuhnya, setiap daerah mampu bersaing menarik investasi bagi pembangunan ekonomi daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Komite IV DPD RI menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan serta masukan-masukan dari para stakeholder di Kalimantan Timur atas DIM RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah,” pungkas Wakil Sukriyanto.

Loading...