oleh

Airlangga Hartarto Dinilai Tak Cukup Aktif dan Kreatif Sosialisasikan Omnibus Law

Jakarta – Pasca munculnya gagasan dan atau wacana dari Presiden Joko Widodo mengenai regulasi Omnibus Law, otoritas Kementerian Koordinator (Kemenko Perekonomian) tampaknya tidak cukup aktif, dan juga tidak cukup kreatif, melakukan sosialisasi kepada masyarakat perihal substansi dan tujuan strategis Omnibus Law. Akibat minimnya terobosan koordinasi terhadap strategi sosialisasi Omnibus Law, kata juru bicara Tim 9 Partai Golkar Viktus Murin, maka belakangan ini mulai muncul gejolak di kalangan buruh/pekerja yang juga merupakan subjek atau pelaku perekenomian nasional.

Bahkan, saat ini ujar Viktus, telah beredar informasi yang cukup kuat mengenai rencana mogok nasional oleh para buruh/pekerja, sebab Omnibus Law dianggap mengancam nasib dalam hal kualitas pendapatan/penghasilan kerja.

“Situasi rentan seperti ini membuat kondisi perekonomian nasional menjadi tidak nyaman, yang potensial memicu kondisi instabilitas politik dan gejolak sosial,” kata Viktus, dalam acara konferensi pers Tim 9 Partai Golkar, di Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Baca Juga :   Komite I DPD RI Awasi Pelaksanaan Arah Kebijakan Desa 2020-2024

Dari dimensi atau perspektif strategis lanjutnya, gagasan Presiden Jokowi mengenai Omnibus Law sesungguhnya merupakan ikhtiar yang patut diapresiasi. Namun demikian, apabila substansi muatan dan tujuan besar Omnibus Law tidak mampu disosialisasikan dengan baik oleh pihak-pihak yang telah diberikan tanggungjawab oleh Presiden, maka hal tersebut dapat berakibat kontraproduktif terhadap kinerja pemerintahan, dan tentu saja berdampak negatif terhadap upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Merujuk pada referensi informasi yang dimiliki Tim 9, terdapat enam isu pokok yang bersifat strategis dalam Omnibus Law, yakni Peningkatan pendanaan investasi; Sistem teritori untuk penghasilan luar negeri; Penentuan subjek pajak orang pribadi; Stimulasi terhadap kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela; Stimulasi keadilan iklim berusaha di dalam negeri; dan Pengaturan fasilitas dalam RUU Perpajakan.

Baca Juga :   Kasus Papua, Fahri Hamzah: Nanti Kita Menyesal karena Terlambat

Oleh karena itu ujarnya, seluruh komponen bangsa ini, khususnya pemerintah, dituntut segera menemukan solusi. Mengingat Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi dan bertanggungjawab di bidang perekonomian, maka Airlangga Hartarto dituntut untuk lebih gesit dan cekatan mengatasi permasalahan di bidang perekonomian.

“Hendaknya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto harus mampu mengajak seluruh komponen Partai Golkar untuk bersama-sama berpartisipasi mengatasi berbagai permasalahan bangsa, mengingat fungsi partai politik antara lain adalah mengatasi persoalan yang dihadapi bangsa dan negara melalui agregasi politik dari basis konstituen,” kata Viktus.

Mesin politik karya-kekaryaan Partai Golkar menurut Viktus, baru dapat bekerja secara optimal, apabila kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu ditempati oleh kader-kader yang berkualitas dan memiliki rekam jejak mumpuni berdasarkan kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT).

Baca Juga :   Politisi Hanura Optimis RUU Perkawinan Tuntas Sebelum 30 September

“Sebagai bagian komunitas kader Partai Golkar, kami yang bergabung dalam Tim 9 tentu saja mengapresiasi Bapak Presiden Jokowi yang telah menunjuk Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian. Namun demikian, mengingat semakin kompleks dan rentannya permasalahan ekonomi nasional saat ini, dengan ini kami berpendapat bahwa apabila Airlangga Hartarto kurang mampu berkonsentrasi secara penuh pada domain tugas dan kewajibannya sebagai Menko Perekonomian, maka kami menyarankan yang bersangkutan untuk memilih hanya satu dari dua jabatan rangkap yang saat ini disandangnya, yakni sebagai Menko Perekonomian atau Ketua Umum DPP Partai Golkar,” pungkas Viktus.

Loading...