oleh

Diskusi Manajemen Bencana Sektor Pos

BOGOR – Pos atau penerimaan dan pengiriman berperan dalam konteks manajemen bencana. Hal tersebut terjadi pascagempa Lombok beberapa waktu lalu. Ketika dalam kondisi darurat, berbagai pihak ingin menyumbangkan barang kepada para korban dan pengiriman bantuan itu melibatkan sektor pos.

 

Latar belakang ini mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo_ mengadakan diskusi atau Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Manajemen Kebencanaan Sektor Pos’ di Hotel Sahira Bogor pada Kamis (13/2). Peserta diskusi berasal dari BNPB, Kemkominfo, PT Pos Indonesia, dan Asperindo.

 

Kepala Sub Direktorat Kerja sama dan Pengembangan Industri Pos Kemkominfo Analis Widodo menyampaikan bahwa manajemen kebencanaan dalam penyelenggaraan kegiatan pos masuk ke dalam fase risk prevention, mitigation, preparedness, dan response. Hal ini membutuhkan dukungan dokumen berupa pedoman atau petunjuk teknis kepada seluruh penyelenggara pos ketika bencana terjadi, misal saat bencana terjadi di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah pada 2018 lalu.

 

Diakui oleh Johny Sumbung, Direktur Kesiapsiagaan BNPB, bahwa PT Pos Indonesia mempunyai peranan besar saat kejadian gempa bumi melanda Lombok. Banyak bantuan dari masyarakat di luar Lombok menggunakan jasa PT Pos Indonesia untuk jasa pengiriman. Hal ini menimbulkan gejolak juga di masyarakat bahwa lebih banyak barang yang tidak terpakai dikirim, seperti baju layak pakai yang akhirnya hanya menumpuk di gudang Bandara Selaparang, Lombok.

Baca Juga :   Bikin Macet Saat Arus Mudik, Kementerian PUPR Evaluasi Desain ‘Rest Area’ di Jalan Tol

 

Dalam pengiriman, proses screening awal agar yang diterima hanya barang-barang sesuai petunjuk Posko. Di samping itu, proses tersebut dibutuhkan untuk menghindari barang yang menumpuk terlalu lama untuk disalurkan dan meminta bantuan kepada organisasi relawan agar dibantu dalam hal penyaluran.

 

“Petunjuk teknis atau pedoman yang kita sepakati nantinya dapat membantu PT Pos Indonesia untuk tidak merugi akibat bantuan masyarakat yang tidak dikutip biayanya,” ujar Johny.

 

Sementara itu, Kepala Disaster Management PT. Pos Indonesia Musawir M. Abduh  memberikan kepedulian kepada BNPB yang telah berpikir baik agar PT. Pos tidak merugi. Masih menurut Abduh, di tiap bencana BNPB sebenarnya sudah mempunyai daftar barang-barang kebutuhan mendesak yang bisa dibantu oleh masyarakat lain, tetapi karena animo masyarakat yang tinggi maka hal itu menjadi bias.

Baca Juga :   Tingkatkan Akuntabilitas Dana BOS, Kemendikbud Siapkan Platform Teknologi

 

“Rasa Kemanusiaan mengalahkan Akal Sehat,” ujar Musawir.

 

Di lain pihak, BNPB mempunyai buffer stock untuk setiap kebutuhan-kebutuhan mendesak, tetapi patut disadari pasti akan habis juga. Di sinilah seharusnya peran dari KemenkopUKM untuk memastikan bahwa Koperasi dan UKM melaluli produk yang dihasilkan untuk didaftar sehingga mampu mengantisipasi kebutuhan mendesak dari suplier besar yang habis atau ditimbun secara ilegal.

 

Hari Sugiandhi, Ketua Bidang Transportasi dan Infrastruktur Asperindo pun menyatakan bahwa Asperindo memiliki data jadwal penerbangan pesawat dan ukuran pesawat setiap maskapai yang tergabung dalam asosiasi. Asosiasi mampu mengelola barang dari berbagai lembaga, seperti BNPB, PT. Pos Indonesia, Basarnas. Sebagai acuan kata Hari, Asperindo pernah diminta untuk melakukan pengiriman barang dari BNPB dengan jumlah pengiriman yang banyak, melebihi kapasitas ketersediaan armada dan memiliki jadwal penerbangan sedikit, tetapi dapat dilaksanakan. Jadi pada saat darurat, terkadang kita bergerak tidak sesuai peraturan. Dan untuk bergerak di luar peraturan ada berkas-berkas administrasi yang perlu untuk diperhatikan secara lebih mendalam.

Baca Juga :   Usai Buka Ratek, Dirjen PSP Tinjau Irigasi, Embung dan Sawah Organik

 

Dalam diskusi muncul pertanyaan mengenai kebutuhan ruang apabila barang bantuan melebihi kapasitasnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Johny menyampaikan gagasan untuk mencantumkan di dalam petunjuk teknis yang mewajibkan kantor-kantor pemerintah dapat digunakan sebagai lokasi penyimpanan barang bantuan secara gratis.

 

‘Seperti di Lombok, TNI dan Kementerian Perhubungan membuka Bandara Selaparang bagi bantuan yang datang, dan akhirnya menjadi Pos Komando (Posko) menggantikan Posko yang ada di depan Kantor Bupati Lombok Utara,” ujar Johny.

 

Beberapa kesimpulan diskusi menyebutkan bahwa masih ada kesenjangan dalam pengiriman gratis bantuan ke lokasi bencana. Selanjutnya, perlu adanya keterlibatan aktif HIPMI Peduli dan lembaga non pemerintah lain untuk mendukung klaster sub logistik. Dari peserta yang hadir dalam diskusi, aplikaei logistik terintegrasi yang dapar digunakan secara bersama pada setiap fase manajemen bencana.(bnpb)

Loading...