oleh

DPD RI Dukung Program MERDEKA BELAJAR

Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyatakan komitmennya mendukung program “Merdeka Belajar” kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Anwar Makarim. Alasan DPD RI mendukung program tersebut kata Ketua Komite III DPD RI Bambang Sutrisno, karena program “Merdeka Belajar” jelas-jelas memihak kepada kemajuan pendidikan masyarakat dan daerah-daerah serta mengembalikan hak-hak guru dalam mendidik.

Komitmen dukungan tersebut disampaikan Bambang dalam Rapat Kerja (Raker) Komite III DPD RI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua III DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Rabu (12/2/2020).

“Program Bapak Menteri (Mendikbud Nadiem Anwar Makarim,red) ‘Merdeka Belajar’ ini kita dukung dengan cara menyosialisasikan program ‘Merdeka Belajar’ ke daerah-daerah. Kalau Bapak Menteri akan ke daerah, bisa mengajak Anggota DPD RI. Kami akan bantu koordinasikan dengan daerah-daerah,” kata Bambang.

Senator Indonesia dari Provinsi Jawa Tengah itu menjelaskan, peran menyosialisasikan semua program pemerintah yang dinilai baik bagi daerah-daerah tersebut sesuai dengan tugas konstitusi yang diemban oleh DPD RI. “Sebagai representasi daerah di Ibu Kota Negara, DPD RI memang harus mendukung seluruh program kementerian yang memihak kepada kemajuan masyarakat dan daerah-daerah,” tegasnya.

Sedana, Anggota DPD RI asal Kepulauan Bangka Belitung Zuhri M. Syazali juga menyatakan dukungannya terhadap program “Merdeka Belajar” dengan catatan. “Kita mendukung Merdeka Belajar dengan catatan, sebaik apa pun gagasan, jika tidak didukung sumber daya manusia (SDM) yang memadai, maka hasilnya tidak akan maksimal. Kuncinya adalah guru dan kurikulum, serta kepala sekolah. Jangan sampai kepala dinas, kepala sekolah diganti karena perbedaan pandangan politik. Anak didik akan menjadi korban,” ujarnya.

Baca Juga :   Fraksi PPP Tukar 2 Jatah Ketua dengan 4 Wakil Ketua AKD

Anggota Komite III DPD RI asal Provinsi Aceh Fadhil Rahmi menegaskan setuju dengan program “Merdeka Belajar”. “Ujian Nasional setuju diubah dan diharapkan ‘Merdeka Belajar’ mengakomodir pendidikan di pedalaman. Sedangkan untuk sertifikasi mohon dirasionalkan agar tidak ribet,” pintanya.

Di tempat yang sama, Anggota DPD RI asal Maluku Utara Suriati Armaiyn berharap program tersebut dapat meningkatkan mutu kualitas di daerah-daerah terpencil. “Maluku Utara itu daerah kepulauan, fasilitasnya terbatas. Bagaimana upaya kita agar mutunya bisa sama dengan kota besar,” ungkapnya.

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menyambut baik dukungan Komite III DPD RI karena program “Merdeka Belajar” merupakan pondasi untuk mengembalikan keberagaman sesuai dengan potensi masing-masing daerah. “Keberagaman harus dirayakan sehingga membuat anak-anak menjadi toleran dan bersemangat mencapai impiannya. Ini hanya langkah pertama karena baru empat bulan, kita belum bicara kualitas seperti guru maupun kurikulum,” kata Nadiem.

Lebih lanjut Mendikbud Nadiem menjelaskan program “Merdeka Belajar” adalah kebijakan yang sangat fokus kepada hasil. Tiga episode Merdeka Belajar menurutnya adalah kebijakan untuk melepaskan mata rantai bagi sekolah yang sudah siap untuk maju lebih dahulu.

Baca Juga :   Pimpinan DPD RI Ingatkan Kebijakan Pemprov Berpihak pada Kemandirian Milineal

Menurutnya, kebijakan yang diambil saat ini adalah dengan mengembalikan esensi UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama Pasal 58 dan Pasal 59. “Yang berhak menilai siswa adalah guru dan sekolah. Apabila sekolah ingin menggunakan ujian sesuai soal dari dinas silakan. Begitu pula jika sekolah ingin menggunakan dengan metode lain seperti essay atau portofolio, kita persilakan. Tidak harus pilihan ganda, karena tidak selama ini model ujiannya hanya kemampuan menghafal, bukan bernalar,” saran Nadiem.

Menurutnya, kebijakan yang diambil saat ini adalah dengan mengembalikan esensi UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama Pasal 58 dan Pasal 59. “Yang berhak menilai siswa adalah guru dan sekolah. Apabila sekolah ingin menggunakan ujian sesuai soal dari dinas silakan. Begitu pula jika sekolah ingin menggunakan dengan metode lain seperti essay atau portofolio, kita persilakan. Tidak harus pilihan ganda, karena tidak selama ini model ujiannya hanya kemampuan menghafal, bukan bernalar,” saran Nadiem.

Dijelaskannya, “Merdeka Belajar” episode pertama adalah mengenai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. “Kedepannya evaluasi siswa dengan menggunakan penilaian dalam sekolah, ujian sekolah di akhir jenjang, dan asesmen kompetensi dan survei karakter yang mengedepankan literasi, numerasi dan karakter sesuai Pancasila, diselenggarakan di kelas 4,8,11,” ungkapnya.

Baca Juga :   Fahri Hamzah Sarankan Jokowi Terbitkan Perppu Penyadapan

Sedangkan Merdeka Belajar Episode Kedua lanjutnya, adalah Kampus Merdeka yang mencakup program pembukaan program studi baru, sistem akreditasi Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, hak belajar tiga semester di luar program studi. ”Izin pembukaan program studi baru akan lebih mudah, dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Akreditasi untuk kampus dan dosen lebih sederhana agar tidak mengganggu proses belajar. Mahasiswa juga akan diberi hak belajar tiga semester di luar program studi, karena tidak ada satupun profesi yang mengandalkan satu ilmu saja,” jelasnya.

Oleh karena itu kata Nadiem, Kemdikbud akan bekerjasama dengan berbagai kementerian, BUMN, dan swasta untuk mengisi tiga semester tersebut. “Bisa berbentuk program magang, proyek bangun desa, bakti sosial, membangun literasi di daerah terpencil, membantu wirausaha, riset, dan pertukaran pelajar,” paparnya.

Merdeka Belajar Episode Ketiga yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2020 yakni penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah, penggunaan BOS lebih fleksibel untuk sekolah, nilai satuan BOS meningkat, pelaporan BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabel. “Sekarang BOS ditransfer tiga kali dan transfer langsung ke sekolah. Penggunaan BOS dapat digunakan untuk maksimal 50 persen bagi jasa honorer dan tenaga pendidik. Mulai 2020 pelaporan BOS via online, jika sekolah tidak bisa, itu tanggung jawab dinas,” imbuhnya.

Loading...