oleh

Komite II DPD RI Ajak Kementerian LHK Sejahterakan Daerah

Jakarta – Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Yorrys Raweyai berharap agar program-program dari pemerintah yang dapat menyejahterakan masyarakat daerah dapat disukseskan, salah satunya program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK).

Harapan tersebut disampaikan Yorruys dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Senin (17/2/2020), membahas program kerja KemenLHK, masalah sampah dan kehutanan yang terjadi di daerah.

Senator Indonesia asal Provinsi Papua itu meminta agar Menteri Siti Nurbaya Bakar melalui kementeriannya dapat membangun komunikasi dengan setiap Anggota Komite II DPD RI sebagai mitra dalam menyukseskan program di setiap daerah.

“Tadi kami berbicara dengan pimpinan, ada wujud konkret yang dapat dibangun secara bersama-sama antara kementerian dengan DPD RI sebagai bentuk sinergi. Nantinya ada wujud konkret. Kami sebagai Anggota DPD RI bisa menjadi instrumen wujud nyata kerja sama dengan kementerian di daerahnya masing-masing,” ujar Yorrys.

Baca Juga :   Memasuki Desember-Januari 2019, Produksi Bawang Merah Surplus

Senada dengan Yorrys, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mendukung kerja sama yang akan dibangun antara Komite II dengan Kementerian LHK terkait pelaksanaan program di daerah. Menurutnya, anggota DPD RI yang tergabung di Komite II mampu menyuarakan aspirasi masyarakat daerah dan juga dapat membantu mensosialisasikan program-program dari Kementerian LHK.

“Tolong program kementerian saat turun ke daerah, Anggota DPD diajak. Anggota DPD dapat ikut mendampingi dalam menyukseskan program-program kementerian LHK,” imbuhnya.

Di acara yang sama, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin meminta pandangan dari Kementerian LHK terkait RUU perubahan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurutnya, masalah sampah menjadi hal yang mengkhawatirkan, sehingga perlu penanganan yang dapat menyesuaikan kondisi saat ini.

Baca Juga :   Inspirator Gerakan Kembali Ke Desa Itu Telah Tiada

“Saat ini Komite II sedang menyusun RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dan kami ingin mendengarkan pandangan Kementerian LHK terkait hal tersebut,” ujar Bustami.

Masih terkait sampah, Anggota Komite II Angelius Wake Kako mengatakan, penanganan masalah sampah di daerah-daerah masih kurang optimal. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya sarana prasarana yang dimiliki pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Akibatnya banyak sampah yang menumpuk dan akhirnya merusak lingkungan serta berpotensi menimbulkan penyakit.

“Di NTT, saya melihat saat kaum milenial, masyarakat muda yang peduli akan kondisi sampah. Mereka membuat komunitas yang peduli soal sampah. Tetapi mereka ini membutuhkan sarana prasarana juga terkait pengelolaan sampah,” jelas Angelius yang berasal dari NTT ini.

Baca Juga :   Mentan Syahrul Tanam Jagung bersama di Mamuju, Sulbar

Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, mengatakan bahwa program Kementerian LHK salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sumber daya di hutan. Salah satu yang dilakukan adalah adanya kebijakan alokasi pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat. Kementerian LHK memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan yang sudah tidak lagi berfungsi sebagai hutan. Selain itu, dirinya juga mengupayakan membangun ekonomi daerah melalui hutan produksi.

“Kalau kita berpikir untuk membangun ekonomi dari hutan produksi, saya titip untuk dilihat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kita bisa membangun ekonomi berbasis sumber daya hutan, melalui KPH ini. Kita juga mendorong HTI (Hutan Tanaman Industri) mini, kita juga menyebutnya dengan hutan tanaman rakyat,” kata Siti.

Loading...