oleh

Membangun dari Pinggiran, Ketua PPUU DPD RI: Perlu Payung Hukum BUMDes

Jakarta – Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Alirman Sori mengatakan membangun Indonesia dari pinggiran sangat penting sebagai upaya memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan. Karena itu menurut Alirman, regulasi sebagai payung hukum kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi sangat penting untuk diprioritaskan DPD RI.

“PPUU DPD RI yakin bahwa pengaturan BUMDes yang terpisah dari UU Desa dan berfungsi sebagai pelengkap UU Desa akan lebih efektif dan efisien,” kata Alirman, dalam Rapat PPUU DPD dengan sejumlah pakar, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Selain efektif dan efisien lanjut Senator Indonesia asal Provinsi Sumatera Barat itu, keterpisahan RUU BUMDes dari UU Desa juga untuk memberikan kepastian hukum dan pengembangan BUMDes secara maksimal,” ujar mantan Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan – Sumatera Barat itu.

Baca Juga :   Rachmad Gobel: DPR Harus Jawab Aksi Demo dengan Kerja Keras

Wakil Ketua PPUU Eni Sumarni menambahkan, pihaknya telah menyelesaikan satu tahapan penyerapan inventarisasi masalah untuk pengayaan materi pengaturan naskah akademik RUU BUMDes. Dengan demikian ujarnya, PPUU DPD RI yakin mewujudkan RUU BUMDes di tahun ini karena respon daerah-daerah yang telah dikunjungi sepenuhnya mendukung RUU ini.

“Satu hal yang mampu dijadikan kesimpulan besar pada penyerapan DIM itu adalah masyarakat di daerah membutuhkan kepastian hukum yang mengatur BUMDes,” kata Eni.

Dijelaskannya, bahwa sifat usaha, jenis usaha, dan permodalan BUMDes berkorelasi dengan pendirian dan pengelolaan BUMDes. Penentuan sifat usaha dan jenis usaha merupakan langkah awal yang berfungsi untuk memetakan potensi desa yang bermanfaat secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat desa. “Penentuan sifat usaha dan jenis usaha BUMDes adalah langkah awal yang berupaya mengimajinasikan bentuk kelembagaan usaha BUMDes yang beririsan dengan sumber-sumber permodalan dan upaya pengelolaannya,” ungkapnya.

Baca Juga :   Ketua Komisi III DPR RI Dorong Komisioner dan Dewas KPK Bersinergi

Senator Indonesia asal Jawa Barat itu menilai kehadiran kepastian hukum pengaturan BUMDes akan berbeda dengan Koperasi, Yayasan, maupun Perseroan Terbatas. Prinsip BUMDes yang menjalankan usaha di bidang ekonomi, atau pelayanan publik membutuhkan justifikasi perlakuan pengembangan bisnis yang berbeda.

“Pengelolaannya menuntut penciptaan profitabilitas sosial yang lebih besar dibandingkan profitabilitas ekonomi karena Pasal 87 ayat (2) UU Desa memberikan prinsip dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” imbuh Eni.

Sedangkan ekonom Indonesia, Aviliani yang hadir dalam rapat mengatakan, dengan adanya dana desa dan BUMDes seharusnya kemiskinan itu tidak ditemukan lagi. “Apabila kepala desanya benar-benar menggunakan dana desa dan BUMDes untuk pemberdayaan masyarakat, maka saya menilai angka kemiskinan cenderung turun. Di sisi lain pendapatan perkapita masyarakat di desa itu naik. Tetapi hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang badan hukum BUMDes. Karena di Indonesia hanya mengenal badan hukum itu adalah PT, Firma, CV, Koperasi,” ujar Aviliani.

Baca Juga :   Siap-siap, Hanura Bakal Minta Tanggung Jawab KPU Soal Ini

Diingatkannya, apabila tidak ada peraturan yang mengatur tentang badan hukum BUMDes, maka akan terjadi permasalahan mengenai asset. “Jadi kalau BUMDes makin besar, asetnya nanti milik siapa karena dia tidak punya badan hukum yang diakui di Indonesia. Menurut saya mungkin dikembalikan saja pilihan badan hukum kepada mereka. Jenis badan hukumnya boleh koperasi, boleh PT, Firma, pokoknya yang diakui di Indonesia. Saya sarankan kembali ke sana,” sarannya.

Lebih lanjut Aviliani menyampaikan BUMDes harus bersinergi dengan bupati, perusahaan, dan kelompok tani. “BUMDes akan sukses kalau ada business model yang berkaitan dengan pihak-pihak ini,” katanya.

Loading...