oleh

Jangan Gaduh, DPR dan Pemerintah Diminta MPR Bahas Payung Hukum Pasien Covid-19 Dibiayai BPJS

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta DPR RI dan Pemerintah segera menyiapkan payung hukum pembiayaan pasien Covid-19 oleh BPJS, sebagai upaya penanggulangan Virus Covid-19 yang sedang mewabah di Indonesia. Menyiapkan payung hukum tersebut menurut Hidayat, jauh lebih bermanfaat ketimbang membuat gaduh seputar wacana rapid test virus Covid-19 untuk anggota DPR RI dan keluarga.

Hidayat menilai payung hukum yang juga diminta oleh Direktur Utama BPJS, Fahmi Idris ini dibutuhkan agar tidak menimbulkan masalah saat pelaksanaan di kemudian hari, serta memberi kepastian hukum di lapangan. Salah satu yang krusial untuk dibahas adalah seputar peran BPJS dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban yang terdampak Covid-19.

Baca Juga :   Ara Jagokan Chairul Tanjung Jadi Menko Perekonomian

Ketentuan yang menjadi kendala adalah Pasal 52 ayat (1) huruf O Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mengecualikan kejadian luar biasa atau wabah sebagai suatu kondisi yang dijamin dalam pelayanan kesehatan BPJS. “Itu perlu dilakukan agar tidak menimbulkan masalah dan keraguan di lapangan,” ujar Hidayat, di Jakarta, Selasa (4/3/2020).

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai revisi Perpres merupakan kewenangan dan bisa dilakukan oleh pemerintah, tetapi konsultasi dengan DPR juga perlu dilakukan karena implikasinya kepada anggaran. “Revisi bisa dilakukan secara terbatas khusus berkaitan dengan pasal tersebut atau ketentuan lainnya yang berkaitan,” ungkapnya.

Selain itu lanjutnya, rapat antara DPR dan Pemerintah juga perlu dilakukan untuk membahas perlunya Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) karena keadaan sudah dapat dinilai genting dan memaksa. Instrumen hukum ini juga bisa digunakan untuk menegakkan agar imbauan social/physical distancing atau working from home dapat ditransformasi menjadi norma hukum yang benar-benar mengikat.

Baca Juga :   Kader Kosgoro 57: Sebagai Ketum Golkar, Airlangga Tak Bagus

“Melihat keadaan saat ini, Perppu sudah dapat dipertimbangkan. Walaupun itu memang kewenangan Presiden, tetapi perlu juga dikonsultasikan di DPR, karena nanti Perppu nanti akan berujung kepada persetujuan DPR, apakah diterima atau ditolak?,” katanya.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga berharap rapat dengan Pemerintah bisa segera dilakukan, walau saat ini DPR sedang dalam masa reses, dan baru akan memasuki masa sidang pada 30 Maret 2020 nanti. “Di saat genting saat ini, mekanisme pengawasan oleh DPR harus juga tetap berjalan agar langkah yang diambil pemerintah benar-benar sesuai aturan hukum sehingga efektif dalam menangani wabah ini dengan baik,” pintanya.

Ia memahami bahwa saat ini masih ada imbauan social/physical distancing atau working from home, sehingga metode rapat bisa dilakukan secara jarak jauh. “Rapat bisa dilakukan dengan teleconference. Itu lebih baik daripada wacana Rapid Test Covid-19 untuk seluruh Anggota DPR RI dan keluarganya yang membuat gaduh di masyarakat, dan juga sudah ditolak oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI,” pungkasnya.

Loading...