LIPUTAN.CO.ID

Nusantara

Anggota DPRD Ruslan Hurassan, Harap Masalah KPN Definitif dituntaskan Tahun Ini

Ruslan Hurasan: Bupati Maluku Tengah Abua Tiasikal, sering kampanyekan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, padahal penyelasaian pemerintah negeri definitif masih terkatung-katung.

Malteng, Liputan.co.id-Masalah pelik yang masih menggerogoti penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Negeri di Kabupaten Maluku Tengah adalah masih banyak jabatan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) diisi oleh penjabat sementara.

Akibatnya penyelenggaraan Pemerintahan Negeri berjalan tidak efektif dan terkesan berjalan pincang.

Saat ini di Kabupaten Maluku Tengah dari 183 Pemerintah Negeri, 105 Negeri diisi oleh Kepala Pemerintah Negeri Definitif dan 78 Negeri masih diisi oleh Penjabat sementara.

Terhadap hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tengah menegaskan Pemerintah dalam hal ini Bupati Maupun OPD yang bertanggung jawab, segera menuntaskan pengangkatan KPN atau raja defenitif ditahun ini.

  Meriahkan HUT Bhayangkara ke-72, Polda Jateng Gelar Lomba Menembak

"kami tegaskan tahun ini seluruh 78 Negeri sudah harus miliki KPN definitif atau Raja. Pemerintah harus punya komitmen keras menuntaskan itu," tegas Anggota DPRD Malteng, Ruslan Hurasan dalam forum rapat dengar pendapat DPRD terkait evaluasi kinerja Pemerintah daerah dalam menuntaskan masalah KPN definitif, di ruang paripurna DPRD Malteng, Jl R.A Kartinj Kota Masohi, Selasa 7 Agustus 2018.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menilai, Pemerintah masih setengah hati dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Bahkan menurtnya, semangat menuntasakan pengangkatan raja defenitif diselingi kepentingan politik.

Dikatakan pula, pemerintah harus punya komitmen keras masalah pegangkatan KPN definitif yang tidak tuntas itu. "Kalau kita menilai, sikap pemda selesaikan masalah pemerintah negeri, itu lebih digerakan saat mendekati kepentingan politik," sentil Hurassan.

  Satgas TMMD Akan Bangun Talud dan Septic tank Komunal di Desa Sounolu

Akibatnya menurut Hurassan, sering terjadi perselisihan di masyarakat dan selalu berujung pada konflik saudara.

"Di Negeri Hitu messing misalnya Saat ini masyarakat gamuk dan mengancam Pemeng dan Pemda karena pengangkatan raja definitif kelihatanya diinterfensi. Nah saya berharap kedepan kalau ada persoalan pemerintah Negeri Pemda jangan biarkan berlarut-larut seharusnya pemda dorong aktif selesaikan," tandasnya.

Seperti diketahui hasil rapat dengar pendapat terkait masalah pemerintah Negeri, DPRD Maluku Tengah secara resmi telah keluarkan rekomendasi kepada Pemkab. untuk harus tuntaskan masalah pemerintah Negeri dalam waktu dekat terutama pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Definitif.

Selain itu DPRD juga merekomendasikan kepada Bupati Tuasikal Abua, agar evaluasi Penjabat KPN yang tidak produktif menyelesaikan pengangkatan KPN definitif harus diganti.

  Senator Andi Surya: Begini Sikap BAP DPD RI Soal SMKN 12 Kota Bekasi

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!