LIPUTAN.CO.ID

DPD RI

BK DPD RI Diskusikan Kode Etik dengan Kejagung

Ketua BK DPD RI Mervin S Komber

Jakarta, liputan.co.id – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bertemu dengan Wakil Jaksa Agung RI Arminsyah. Kedatangan BK DPD ke Kejaksaan Agung (Kejagung) menurut Ketua BK DPD Mervin S Komber untuk berdiskusi terkait Kode Etik DPD.

“Kedatangan kami terkait Kode Etik DPD sekaligus kami ingin berdiskusi terkait penegakkan hukum. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan kami,” kata Mervin, di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Ia jelaskan, Kode Etik DPD secara teknis bagaimana penyelesaian hak anggota ketika mereka ditetapkan status sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana. Menurut Mervin, hal ini sangat penting karena ketika BK mengambil suatu tindakan, terkadang sang anggota bisa saja melaporkan balik BK. “Menurut mereka tindakan BK telah memberhentikan hak mereka seperti keuangan,” tegas dia.

  DPD Undang Kelompok Cipayung Ke Acara Pidato Kenegaraan Presiden

Padahal lanjutnya, BK bekerja pada ranah kode etik, bukan pada ranah hukum. Makanya BK DPD datang ke Kejaksaan Agung untuk berdiskusi terkait hal tersebut.

“Untuk anggota yang saat ini dalam proses penegak hukum. Kami menghormati proses hukum yang berlaku. Jika anggota sudah ditetapkan bersalah, maka anggota tersebut harus menerima konsekuensinya. Jika sudah terpidana maka harus diberhentikan,” ujar senator asal Papua Barat itu.

Ke depan, sambungnya, dirinya juga berharap bisa turut berpatisipasi dengan Kejaksaan terkait kasus-kasus di daerah. Ini merupakan sesuatu yang penting bagaimana DPD turut mengawal keuangan, kebijakan pembangunan di daerah.

“Ke depan kita juga akan ada kerja sama antara DPD dan Kejaksaan Agung yang nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan DPD agar segera ditindaklanjuti,” cetus Mervin.

  Senator Kepri: Urus SIPI Berbulan-bulan, Masa Belakunya Hanya 1 Tahun

Ketua BK DPD Mervin Komber juga didampingi Anggota BK antara lain Ahmad Sadeli Karim, Oni Suwarman dan Stefanus BAN Liow.

Wakil Jaksa Agung Arminsyah mengaku merasa terhormat dan diperlukan atas kunjungan BK DPD. Sebagai institusi kejaksaan, pihaknya memiliki kewenangan perdata dan tata usaha negara. “Konteksnya dengan DPD kita membangun komunikasi termaksud urusan perdata dan tata usaha negara,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, ke depan Kejaksaan bisa memberikan pertimbangan hukum atau bantuan hukum. “Ke depan kita juga berharap adanya kerja sama antara Kejaksaan Agung dengan DPD,” kata Arminsyah.

Selain itu, untuk status anggota Dewan yang ditetapkan sebagai terdakwa maka hak dan kewajibannya harus dilepaskan. “Bila statusnya terdakwa harus diberhentikan sementara. Tungggu proses selanjutnya,” imbuh Arminsyah.

  DPD RI Dukung Pemerintah Bentuk Tim Evaluasi Dana Desa

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!