LIPUTAN.CO.ID

DPD RI

Dalam Seminar, GKR Hemas Sentil Kementerian PPPA

GKR Hemas

Jakarta, liputan.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengatakan masih ada kekeliruan banyak pihak memaknai kesetaraan gender untuk menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Padahal menurut Hemas, kesetaraan gender bukan dimaksudkan seperti itu.

Kesalahpahaman itu ujar Senator Yogyakarta ini, ditengarai ada di lembaga Pemerintah termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), DPR RI, dan juga DPD RI.

“Program dan kegiatan kesetaraan gender yang dilakukan oleh Pemerintah ditujukan untuk memberikan perlindungan pada perempuan yang selama ini banyak tertinggal akibat faktor budaya yang masih merendahkan perempuan,” kata Hemas dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Kemen PPPA bertema “Penguatan Kelembagaan Pembangunan Perempuan dan Anak Menuju Planet 50:50 Gender Equality Tahun 2030”, di Jakarta Selasa (6/11).

  Politikus PDI Perjuangan Ini Dukung Audit Utang Luar Negeri

Selain itu, Hemas juga menyampaikan tanggapan terhadap policy brief mengenai penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang disusun oleh tim penyusun dari STIAMI.

Ditegaskan Hemas, perlu peningkatan dukungan terhadap fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik di tingkat pusat maupun daerah. “Karena masih terjadi, di provinsi saja, kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak anggarannya digantungkan ke dinas-dinas yang lain,” ungkap Hemas.

Walaupun demikian, Hemas mengingatkan Kemen PPPA untuk bergerak lebih aktif dan memberikan dukungan konkret kepada perempuan yang terjun di dunia politik. “Tentu saja saya menggarisbawahi bahwa keterwakilan perempuan itu penting agar kepentingan perempuan disuarakan dalam kebijakan. Contoh ada seorang perempuan potensial di NTB, yang setelah didukung kemudian berhasil menjadi ketua DPRD, dan mampu membawa anggaran untuk kesejahteraan perempuan dan anak,” ungkapnya.

  Dailami Firdaus: Sebagai Punggawa Konstitusi, Putusan MK Soal LGBT Berbahaya

Hemas juga mengingatkan kepada Kemen PPPA untuk mengubah strategi dalam menjalankan program kerja yang diampunya. Perubahan yang diusulkan agar Kementerian ini ditingkatkan dari Cluster III menjadi Cluster II dan peningkatan anggaran hanya akan berkorelasi positif jika Kementerian ini mengambil strategi baru yang tepat dan efektif.

Selain itu, GKR Hemas juga meminta agar Kementerian ini secara terbuka menyampaikan permasalahan dalam kinerja, termasuk kegagalan dalam pemenuhan target pembangunan.

“Saya ingat pernah ikut pertemuan di UN, di sana pun saya agak kecewa dengan Kementerian yang hadir. Indonesia tidak pernah melaporkan kegagalannya, tapi Indonesia menuai bahwa MDGs gagal. Kita tidak perlu bohong ke Negara lain,” pinta Hemas.

  Agar Tragedi Sipadan-Ligitan Tak Terulang, DPD RI Siapkan RUU Ini

Karena itu, Hemas mengajak semua pihak untuk bersama-sama berjuang mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan kinerjanya. “Kalau perlu Kementerian ini jangan bernama “Pemberdayaan Perempuan dan Anak”, seharusnya “Pemberdayaan Laki-laki dan Perempuan. Sebab perempuan itu sudah berdaya, mau diapa-apakan juga perempuan sudah berdaya. Kalau perlu menterinya jangan perempuan, ya laki-laki supaya kita bisa melihat seperti apa laki-laki berjuang untuk perempuan,” imbuh Hemas.

Dalam kegiatan tersebut, Hemas juga mengajak seluruh peserta bekerja bersama untuk memajukan sesama perempuan sekalipun berasal dari partai politik yang berbeda. “Perempuan Indonesia hanya akan maju jika kita semua bergerak bersama-sama, ketika anda maju, copot baju partai anda, suarakan bahwa anda adalah perempuan Indonesia,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!