LIPUTAN.CO.ID

Nusantara

Di-PHK Sepihak, Puluhan Karyawan Sindo Jateng Lapor Disnaker

KILASJATENG.COM, SEMARANG – Puluhan karyawan Koran Sindo Jateng mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang, di Jalan Ki Mangun Sarkoro No 21, Selasa (11/7).

Mereka melaporkan tindakan perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Selain melapor tentang nasib mereka yang di PHK sepihak tanpa pesangon sesuai undang-undang, puluhan karyawan anak perusahaan MNC Grup ini juga menggelar aksi keprihatinan di halaman kantor Disnaker.

Dalam aksinya, karyawan Koran Sindo Jateng membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan. Seperti tolak PHK Sepihak, Berikan Pesangon Sesuai Undang-Undang, Mana Janjimu Ingin Sejahterakan Rakyat, Pak HT?, serta tuntutan-tuntutan lainnya.

Mereka juga mengalungkan seragam Koran Sindo Jateng di leher. Pengalungan seragam itu dilakukan sebagai simbol, bahwa karyawan dianggap budak yang dapat diperlakukan seenaknya oleh perusahaan.

Koordinator aksi, Agus Joko Mulyono mengatakan, aksi tersebut merupakan buntut dari PHK sepihak yang dilakukan perusahaan milik Hary Tanoesoedibjo itu. Perusahaan telah dzalim dengan melakukan PHK sepihak tanpa memberikan hak-haknya kepada karyawan.

“Ini terjadi di seluruh biro Koran Sindo se-Indonesia. Semua karyawan yang di PHK tidak diberikan haknya sesuai undang-undang. Untuk biro Koran Sindo Jateng, sampai saat ini ada 28 karyawan yang nasibnya tidak jelas karena belum mendapatkan kepastian soal pesangon,” katanya.

Agus menerangkan, kronologis PHK karyawan Koran Sindo Jateng bemula dari pertemuan pada tanggal 5 Juni 2017 lalu. Saat itu, sejumlah direksi dan HRD Koran Sindo pusat mendatangi Kantor Biro Jateng untuk mengumumkan bahwa Biro Jateng tutup dan karyawannya di-PHK.

“Yang jadi persoalan, saat itu kami dipanggil satu-satu dan perusahaan mengatakan tidak bisa memberi pesangon. Mereka hanya menjanjikan tali asih atau uang kebijaksanaan. Kami menolak,” terangnya.

Pertemuan pertama deadlock, perusahaan juga tidak segera menunjukkan itikad baik menggelar pertemuan kedua. Bahkan jelang Lebaran, pada tanggal 23 dan 24 Juni, para karyawan mendapat surat PHK dan mutasi.

“Ini benar-benar dzolim. Belum ada kesepahaman pesangon malah kami dapat surat PHK dan mutasi. Ini sudah tidak benar, selesaikan dulu hak-hak karyawan,” kata pria yang sudah mengabdikan dirinya di Koran Sindo Jateng sejak tahun 2006 ini.

Pihaknya, lanjut Agus, sudah berupaya mengundang perusahaan Koran Sindo untuk melakukan perundingan dua pihak (bipartit) dengan karyawan, terkait besaran pesangon.

Namun setelah dua kali diundang, perusahaan tidak hadir dan akhirnya karyawan memutuskan untuk melaporkan masalah ini ke Disnaker Kota Semarang.

“Karena sudah dua kali diundang dan mereka (perusahaan) tidak datang, kami laporkan masalah ini ke Disnaker untuk difasilitasi terkait perundingan tiga pihak (tripartit), yakni karyawan, perusahaan dan Disnaker. Kami berharap Disnaker dapat menjadi mediator perselisihan hubungan industrial antara kami dengan perusahaan,” tegasnya.

Agus menambahkan, karyawan tidak keberatan dengan PHK yang dilakukan perusahaan. Asalkan hak-hak karyawan diberikan dengan baik, sesuai undang-undang.

“Kami berharap manajemen dan pemilik perusahaan memberikan hak karyawan berupa pesangon sesuai undang-undang ketenagakerjaan dan mematuhi aturan perundangan,” tuturnya.

Jika nantinya dalam perundingan tripartit tidak menemukan hasil memuaskan, para karyawan siap membawa masalah ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Kalau memang nanti tripartit kembali deadlock, kami siap berjuang di pengadilan. Kami tegaskan, semua akan kami lakukan untuk mendapatkan hak-hak kami dan melawan ketidakadilan oleh perusahaan,” pungkasnya.

Sementara itu, Staf pengaduan perselisihan hubungan industri Disnaker Kota Semarang Sudiyono menyikapi aduan ini dan memastikan akan segera memanggil pihak perusahaan.

“Segera kami akan layangkan undangan ke perusahaan untuk membicarakan masalah ini,” katanya. (Art)

 

Click to comment

Most Popular

To Top