LIPUTAN.CO.ID

Nasional

Diputuskan Bersalah, Media Indonesia Wajib Meminta Maaf ke Demokrat

Jakarta, liputan.co.id – Masalah antara Partai Demokrat dan Media Indonesia akhirnya menemui titik terang, setelah Dewan Pers mengeluarkan keputusan atas masalah pemberitaan yang telah merugikan Partai Demokrat dan Ketua Umummnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, keputusan Dewan Pers atas isi pemberitaan yang diterbitkan oleh Media Indonesia dengan judul “Pemenang Tender Ditolak, SBY Bertindak” dianggap salah oleh Dewan Pers berdasarkan pada kode etik jurnalistik.

“Saya Jansen Sitindaon atas nama Pengadu, dan seluruh kader Partai Demokrat se-Indonesia mengucapkan terimakasih kepada Dewan Pers atas proses persidangan yang cepat dan responsif ini. Sehingga polemik dan sengketa ini dapat cepat dan segera diselesaikan,” kata Jansen lewat rilisnya ke redaksi Fajar.co.id, Rabu (21/2).

  Ahli Antropologi: Isu SARA di Pilkada DKI Nodai Semboyan Bangsa

Dalam sidang itu Dewan Pers memutuskan Media Indonesia telah melanggar kode etik jurnalistik, Jansen Sitindaon tak menapik bahwa Media Indonesia dan Partai Demokrat tetap bersahat. Langkah Partai Demokrat melaporkan Media Indonesia ke Dewan Pers atas pemberitaan tersebut sebagai bentuk kasih sayang kepada Media Indonesia.

“Semua media termasuk Media Indonesia adalah sahabat kami Demokrat. Pengaduan ini sebagaimana telah di sampaikan sejak awal adalah bagian dari tindakan sayang kami, untuk mengingatkan teman kami para rekan-rekan Media. Karena teman yang baik adalah teman yang berani mengingatkan kalau teman tersebut salah, agar kedepan semakin lebih baik lagi,” ucap Jansen.

Politisi asal Sumatera Utara ini pun meminta agar Media Indonesia dan Demokrat kembali menjalin hubungan yang baik, demi menciptakan iklim pers yang makin sehat. “Mari kita kembali saling bergandengan tangan demi iklim pers kita yang semakin sehat, verifikatif dan tidak menghakimi,” jelasnya. (RBA)

  "Hayooo, Kini Momen Paling Tepat Membuktikan Sikap Lawan Komunisme"

Berikut empat hasil keputusan Dewan Pers atas sengketa antara Demokrat dan Media Indonesia:

1. Dewan Pers menilai berita Teradu Media Indonesia telah MELANGGAR Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena: “tidak berimbang, tidak uji informasi dan mengandung OPINI YANG MENGHAKIMI”;

2. Teradu Media Indonesia WAJIB memuat Hak Jawab dari Pengadu disertai PERMINTAAN MAAF kepada Pengadu dan MASYARAKAT LUAS selambat-lambatnya 3×24 jam sejak menerima konsep hak Jawab dari Pengadu dan ditautkan ke berita yang diadukan;

3. Jika Teradu Media Indonesia tidak melayani Hak Jawab dan ketentuan lain yang telah diputuskan diatas, maka Teradu Media Indonesia DIPIDANA DENDA sebanyak-banyaknya Rp. 500 juta rupiah sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pers No. 40 tahun 1999.

  Media Punya Peran Penting Dalam Memahami Papua

4. Keputusan ini telah disetujui oleh Teradu Media Indonesia dengan di tanda tanganinya keputusan cq. Dokumen Risalah penyelesaian perkara oleh Bpk. Gaudensius Suhardi selaku Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia (mewaki pihak Teradu Media Indonesia).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!