DPR Desak Waskita Karya Lakukan Evaluasi soal Beton Ambruk di PSN

Jakarta, liputan.co.id – Pengerjaan Proyek Strategi Nasional (PSN) oleh BUMN melalui PT. Waskita Karya diwarnai dengan sejumlah kecelakaan kerja beruntun. Akibatnya banyak pekerja yang mengalami luka-luka.

Mengetahui hal itu, mantan Ketua Komisi VI DPR, Hafisz Tohir mendorong supaya PSN yang dikerjakan oleh Waskita perlu dievaluasi.

“Kok tidak ada habis habisnya beton runtuh yaa. Tentu ini harus diperiksa dewan etiks konstruksi nasional,” ujar Hafisz kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/2).

Apalagi proyek yang diusung oleh Pemerintah ini, lanjut Hafisz dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tentu hal ini membut negara rugi.

“Kalau sudah begini yang rugi negara dong. Dengan kata lain,  rakyat juga yang rugi ujung-ujungnya,” terangnya.

Bahkan Ia mempertanyakan soal keberadaan quality control. Oleh karena itu, tim teknis harus turun ke lapangan untuk menyelidiki kasus tersebut.

Karena dalam konstruksi harus ada kontrol bangunan, baik itu dari consultan design ataupun konsultan pengawas plus quality control dan quality assurance.

“Jika sudah terbukti ada mallpraktek konstruksi baru kita kenakan sanksi etiks,” tegasnya.

Saat disinggung soal sanksi, Hafi setuju BUMN Konstruksi yang lalai dan melanggar SOP diberikan pinalti. Harus diberikan sanksi, kan sudah ada kode etik konstruksi yang tidak boleh mengabaikan kualitas dan mutu beton.

“Bila perlu skors selama satu tahun tidak boleh ikut kontrak pemerintah,” tuturnya.

Hafisz menduga banyaknya kecelakaan kerja pada PSN. Karena tidak ada pengawasan yang kredible sehingga terjadilah kejar setoran ataupun kejar tayang.
Kejar setoran itu bisa bisa mengabaikan masalah kualitas.

“Boleh saja efisien anggaran, namun kealitas tetap harus nomor satu, baru bicara waktu setelah itu baru bicara harga,” ucapnya.

Menurut Hafisz perlunya pinalti pengurangan jatah proyek untuk Waskita Karya, lantaran telah banyak menelan korban para pekerja.

“Bisa saja, karena ini menyangkut project prestisius pemerintah yang sebagian menggunakan APBN,” pungkasnya. (RBA).

Komentar