LIPUTAN.CO.ID

Nasional

DPR Dorong Anggaran KPAI Segini

Taufik Kurniawan terima komisioner KPAI

Jakarta, liputan.co.id – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mendukung peningkatan anggaran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sebab kata Taufik, dengan anggaran hanya sebesar Rp15 miliar, KPAI sulit menjalankan tugas dan fungsinya antara lain memberikan advokasi kepada anak di seluruh Indonesia.

“KPAI hanya memiliki anggaran sebesar Rp15 miliar, untuk operasional di sembilan komisioner. Kalau hanya Rp15 miliar, terlalu kecil. Padahal saat ini banyak kekerasan pada anak. Tambajan anggaran Ini harus kita dukung bersama-sama,” kata Taufik, usai menerima Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty, Jasra Putra, dan Putu Elvina di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Selain itu, Taufik juga mengkritisi anggaran KPAI yang masih menginduk pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta nomenlatur anggaran KPAI dipisahkan dengan Kemen PPPA dan itu sudah disampaikannya saat rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan Menteri Keuangan yang digelar pada Selasa (6/2/2018).

  DPD RI Desak Pemerintah Cabut Moratorium DOB

“Waktu rapat konsultasi dengan Menkeu, saya sampaikan agar nomenklatur anggaran KPAI ini di luar Kementerian PPPA. Bagaimana mungkin sembilan komisioner dengan anggaran Rp15 miliar, dengan rincian Rp10 miliar untuk urusan kesetjenan, dan Rp5 miliar untuk operasional?,” tanya Taufik.

Wakil rakyat dari daerah pemi9lihan Jawa Tengah itu meminta, anggaran KPAI disamakan dengan anggaran lembaga komisioner lain, seperti KPU atau Komnas HAM, sehingga KPAI mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, di mana saat ini hanya mampu meng-kover sembilan provinsi.

“Saat ini, kalau ada hal-hal yang menyangkut tugas advokasi di wilayah timur Indonesia, tidak ada biayanya. Bahkan untuk tiket pesawat saja tidak cukup. Paling tidak, samakan dengan komisioner yang lain, sekitar Rp40-50 miliar,” pinta Taufik.

  Fahri Hamzah Minta Jokowi Tentukan Posisi Legislasi Pemerintah

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!