LIPUTAN.CO.ID

Nasional

DPR Dukung Status Perangkat Desa Setara Golongan II

Jakarta, liputan.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung upaya penyetaraan status perangkat desa dengan golongan II Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan penyetaraan itu menurut Fadli, diharapkan perangkat desa mendapatkan jaminan kesejahteraan yang layak.

“Penyetaraan ini masuk akal karena perangkat desa hadir untuk memberikan pelayanan publik dan mereka yang langsung berhubungan dengan masyarakat,” kata Fadli, usai menerima Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesai (PPDRI), di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Dia jelaskan, sudah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun turunan dari UU yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ini dirasa tidak berpihak pada kebutuhan perangkat desa. Karena itu pula PPDRI menghadap DPR untuk menyuarakan keinginan mereka merevisi PP tentang perangkat desa.

  Picu Ketegangan Sosial, Pemerintah Harus Tuntaskan Persolan TKA

“Misalnya saja, pemberian upah yang tidak jelas atau tidak ada standarisasi, antar-desa berbeda upah untuk perangkat desanya. Ini perlu diatur,” tegas dia.

Selain itu, adanya bongkar pasang perangkat desa juga menjadi salah satu pembahasan dalam rapat. “Jadi ketika ada Kepada Desa baru terpilih mereka membawa seperangkat pendukung, ini tidak sesuai dengan harapan mereka, ini juga perlu diatur,” ujarnya.

Lebih lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengungkap pengelolaan dana desa yang tidak efesien dan tepat sasaran. “Kita melihat ada penyimpangan yang terjadi di desa, anggaran itu dikelola tidak transparan, ini harus ada evaluasi yang komprehensif, karena diharapkan melalui dana desa bisa memajukan Indonesia dari pinggir,” harapnya.

  Kecelakaan KM Lestari Maju, Fadli Zon: Peringatan Keras Transportasi Air Bermasalah

Diakhir pertemuan, wakil rakyat dari dari daerah pemilihan Jawa Barat itu berjanji akan memperjuangkan dan meneruskan semua aspirasi kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri serta akan ditindaklanjuti di Komisi II DPR.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!