LIPUTAN.CO.ID

Nasional

Fadli Zon: Polisi Jangan Tebang Pilih Terapkan Aturan

Fadli Zon

Jakarta, liputan.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan prihatin atas sejumlah penangkapan yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, kurang dari dua bulan sejak menginjak tahun 2018, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menangkap 18 tersangka kasus penyebaran berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech).

Dari jumlah itu, 12 diantaranya kata Fadli, ditangkap sepanjang bulan Februari ini. “Meski menyetujui jika berita bohong dan ujaran kebencian harus dilawan, sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, namun saya tetap prihatin dan menyesalkan atas kejadian tersebut,” kata Fadli, di Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Di tengah masyarakat majemuk lanjutnya, hoax dan ujaran kebencian memang harus diberantas, karena bisa merusak kerukunan dan kohesi sosial. “Tapi saya ingin mengingatkan Polri agar membedakan antara hoax, ujaran kebencian, dengan delik pidana lainnya, seperti pencemaran nama baik dan penghinaan. Jangan sampai delik-delik itu dicampuradukan,” pinta dia.

  Fadli Zon Desak Mendagri Mundur

Peringatan ini kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu harus disampaikan karena penghinaan dan pencemaran nama baik adalah delik aduan, bukan delik pidana umum, sehingga Polri tidak boleh melakukan penangkapan begitu saja jika tidak ada pelapornya.

“Jangan sampai karena yang menjadi korban penghinaan atau pencemaran nama baik tadi adalah elite penguasa, atau elite pendukungnya, misalnya, polisi jadi responsif dan langsung main tangkap saja. Ini harus sama-sama kita koreksi dan awasi,” tegas Fadli.

Sesuai ketentuan perundangan, beda dengan ujaran kebencian yang bersifat publik dan tanpa aduan, maka pencemaran nama baik dan penghinaan ujar dia, adalah kejahatan yang sifatnya individual dan deliknya masuk ke dalam delik aduan. “Seperti yang sudah sering saya sampaikan, keduanya tak boleh dicampuradukan,” jelas Fadli.

  DPR Dukung Status Perangkat Desa Setara Golongan II

Jika dicampuradukkan menurut dia, ada potensi terjadinya pembungkaman kebebasan berekspresi. Sebuah pernyataan yang sebenarnya berisi kritik terhadap seorang pejabat pemerintah, misalnya, jika dianggap sebagai ujaran kebencian maka pelakunya bisa langsung ditangkap begitu saja. Ini bisa berbahaya bagi iklim demokrasi. Jangan hal semacam itu terjadi.

Sebagai perbandingan, tahun lalu ada sebuah akun media sosial menyebarkan ancaman ‘pembunuhan’ kepada dirinya dan sejumlah nama lain. Apa pun motifnya ujar Fadli, ancaman semacam itu mestinya masuk ranah pidana umum. Tanpa perlu dilaporkan, polisi bisa langsung memprosesnya. Tapi bahkan sesudah saya laporkan sekalipun, dan sudah hampir setahun berlalu, hingga kini kasus itu tidak ada tindak lanjutnya dari kepolisian.

  Fadli Zon: Kita Berada Dalam Krisis Ekonomi

“Di sisi lain, meskipun saya tidak pernah mendengar ada laporannya, karena terkait dengan pencemaran nama sejumlah elite pendukung pemerintah, misalnya, para pelakunya kemarin cepat sekali ditangkap oleh aparat kepolisian,” kata politikus berdarah Minang itu.

Terus terang, perbedaan perlakuan semacam itu imbuh Fadli, rawan menimbulkan tanda tanya. “Polisi kita ini sebenarnya bertindak berdasarkan panduan hukum, ataukah sebenarnya berdasarkan order kekuasaan? Saya kira kasus-kasus semacam itu merupakan tantangan sekaligus menjadi batu ujian bagi kepolisian. Saya berharap aparat kepolisian menyadari jika Polri adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Untuk itu mereka tidak boleh menerapkan standar ganda dalam pengusutan kasus ‘hoax’, ‘hate speech’, atau SARA di dunia maya,” pungkas Fadli.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!