Forkonas DOB Ajak DPD Desak Presiden Sahkan Payung Hukum Pemekaran

Jakarta, liputan.co.id – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Benny Rhamdani mengkritisi alasan pemerintah dalam memoratorium pemekaran antara lain karena ketiadaan anggaran Negara membiayai DOB.

Hal itu dikatakan Benny saat menerima audiensi Forum Komunikasi Nasional (Forkonas) Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Delegasi berbagai Kabupaten/kota calon pemekaran se-Indonesia, di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Senin (24/9).

Alasan tersebut disayangkan Benny, karena mengindikasikan bahwa sikap pemerintah terkesan mengabaikan pemekaran daerah untuk keadilan dan kesejahteraan daerah.

“Di sisi lain, setiap tahun pemerintah mengucurkan dana puluhan trliliun dari APBN untuk membiayai BUMN dan anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Alangkah lebih baik untuk membiayai DOB. Dengan adanya DOB kesejahteraan akan semakin merata, rentang kendali pemerintahan semakin baik, dan keadilan semakin merata,” sarannya.

Sedangkan perwakilan dari Forum Percepatan Calon DOB Majedi Effendi mengatakan hanya DPD RI yang tanggap dan peduli terhadap perjuangan DOB. Bahkan Forkonas DOB lahir dari rekomendasi DPD RI.

“Saat ini kami bersama 1600 pengurus Forkonas seluruh Indonesia yang hadir. Kami mengajak DPD RI yang peduli dengan perjuangan kami untuk menghadap dan mendesak pemerintah dan Presiden ke Istana untuk segera mengesahkan payung hukum pemekaran, kami hanya minta itu segera ditandatangani,” ungkapnya

Menyikapi hal tersebut, Benny Rhamdani bersama dengan seluruh pimpinan Komite I dan Anggota mendukung penuh perjuangan pemekaran daerah. Disamping itu akan ikut serta dalam aksi damai ke Istana Negara bersama dengan 1600 pengurus Forkonas Calon DOB seluruh Indonesia menuntut pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan daerah, dan Peraturan Pemerintah tentang Desain besar Penataan Daerah.

Turut Hadir Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi, Fahira Idris, Jacob Esau Komigi, Anggota Komite I, Anggota Komisi II DPR RI Agung Widiantoro. dan 1600 pengurus Forkonas percepatan Calon Daerah otonomi Baru.

Komentar