LIPUTAN.CO.ID

DPD RI

Forum IMF-WB tanpa Agenda Pertanian

Nofi Candra

Oleh: Nofi Candra*

Indonesia sudah dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB). Bali dipilih jadi lokasi rangkaian pertemuan yang dimulai Senin (8/10) hingga Minggu (14/10). Apresiasi tentu layak kita sematkan kepada pemerintah dan semua pihak yang terlibat di dalam menyukseskan acara tersebut. Setidaknya gangguan-gangguan yang berarti tidak terjadi, sehingga citra Indonesia di mata lembaga-lembaga Internasional diharapkan kian membaik.

Memang, menjelang dan saat dimulainya pertemuan, kritik dilontarkan sejumlah kalangan di dalam negeri. Ada yang menilai, penyelenggaraan pertemuan tahunan dua IMF dan WB merupakan pemborosan anggaran, karena menghabiskan dana hingga Rp855 miliar. Apalagi, di saat bersamaan Indonesia tengah berduka lantaran bencana alam beruntun, berupa gempa bumi di Lombok dan Sulawesi Tengah. Penyelenggaraan pertemuan tahunan yang melibatkan banyak tokoh keuangan dari 189 negara, dianggap tidak berempati dengan duka para korban bencana alam. Para pengkritik pun menyerukan agar pertemuan itu dibatalkan, dan dananya dialihkan untuk penanganan pascagempa.

Tanpa mengurangi simpati terhadap para korban bencana, membatalkan agenda pertemuan yang sudah di depan mata, tentu bukan pilihan yang bijak. Sebab, sudah banyak anggaran yang dikeluarkan dan energi yang dikeluarkan untuk mempersiapkan kegiatan akbar tersebut dalam setahun terakhir. Justru kerugian akan didapat jika acara ini dibatalkan. Sebaliknya, tentu tak salah pula jika kita meminta pemerintah untuk memanfaatkan pertemuan IMF dan Bank Dunia sebagai momentum emas agar Indonesia bisa mengambil keuntungan dan manfaat maksimal, terutama secara ekonomi.

Semua pihak harus menyadari pemerintahan pada hakikatnya adalah kerja kolektif. Dengan demikian, ada pendelegasian tugas dan kewenangan sehingga penanganan korban gempa, baik di Lombok maupun Sulteng, tidak terabaikan di satu sisi, dan pada saat bersamaan penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF dan WB bisa berjalan lancar dan sukses di sisi yang lain. Tak hanya itu, perhelatan Asian Para Games III yang tengah berlangsung di Jakarta pun tak terganggu.

  Senator Fahira: Peruntukan SKM Harus Disosialisasikan Masif dan Komprehensif

Tak bisa dimungkiri, secara parsial pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali merupakan peluang untuk menggairahkan perekonomian setempat dan perekonomian nasional. Secara khusus bagi Bali, ada investasi pemerintah untuk membangun infrastruktur dan sarana pendukung. Anggaran penyelenggaraan yang mencapai Rp855 miliar mayoritas terserap untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur, seperti perluasan apron di Bandara Ngurah Rai agar bisa menampung lebih banyak pesawat yang membawa sekitar 34.000 peserta dari dalam dan luar negeri, pembangunan under pass untuk memperlancar lalu lintas dari bandara menuju kawasan Nusa Dua tempat berlangsungnya acara, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendukung lainnya.

Semua investasi pemerintah tersebut tentu sangat bermanfaat bagi perekonomian Bali di masa mendatang. Perluasan apron di bandara, misalnya, membuka peluang Bali menerima kunjungan lebih banyak wisatawan. Demikian pula pembangunan infrastruktur under pass, ke depan akan memperlancar arus lalu lintas, sehingga wisatawan merasa nyaman tak terjebak kemacetan parah. Dengan kata lain, biaya besar yang dikeluarkan tidak hilang, namun menjadi warisan yang bermanfaat bagi Bali, dan pada akhirnya bermuara pada kepentingan ekonomi nasional.

Selain itu juga ada dampak tak langsung yang dirasakan. Misalnya, penciptaan lapangan kerja selama pembangunan infrastuktur dan sarana penunjang, serta kebutuhan tenaga relawan untuk membantu kelancaran acara. Sektor-sektor perekonomian di Bali, baik formal maupun informal, menangguk keuntungan dari kegiatan tersebut. Hal ini berarti ada peningkatan pendapatan masyarakat. Dan juga pemerintah memperkirakan, dampak langsung penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia terhadap perekonomian Bali selama tahun 2017-2018 mencapai Rp5,9 triliun. Jumlah itu terdiri dari Rp3 triliun investasi infrastruktur dan sisanya diharapkan dari belanja delegasi yang hadir di “Pulau Dewata”.

  Sekjen DPD: Persiapan Sidang Tahunan DPR-DPD RI Sudah 80 persen

Kondisi tersebut tentu juga berdampak terhadap perekonomian nasional, terutama dari sektor pariwisata. Pasalnya, pariwisata menjadi sektor andalan untuk mendukung strategi kebijakan penguatan cadangan devisa. Ribuan tamu mancanegara yang hadir tentu akan membawa devisa dan menukarnya dengan rupiah. Ini tentu akan berdampak pada penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dengan sendirinya meningkat, dan tren pendapatan devisa dari sektor ini juga bertambah. Pada tahun 2017, sebanyak 14 juta wisman hadir ke Indonesia. Tahun ini, ditargetkan sebanyak 17 juta wisman, dan meningkat menjadi 20 juta wisman pada 2019. Devisa dari sektor pariwisata juga terdongkrak, dan diperkirakan menjadi Rp280 triliun pada tahun depan.

Belajar dari pengalaman negara lain, menjadi tuan rumah kegiatan internasional selalu memberi keuntungan. Selain keuntungan secara ekonomi, ada juga keuntungan nonfinansial yang bisa menjadi peluang untuk dimanfaatkan di masa datang. Keuntungan nonfinansial dimaksud, diantaranya, terciptanya jejaring dengan delegasi yang hadir. Hal ini bisa melahirkan kerja sama antarperusahaan, memperkuat pemasaran, dan memperkenalkan destinasi wisata baru.

Keuntungan lain adalah kompetensi Indonesia menggelar kegiatan berskala besar semakin dikenal dan diakui. Hal ini akan membantu untuk memperbesar kesempatan menjadi tuan rumah kegiatan serupa di masa mendatang. Selain itu, menjadi tuan rumah juga berkesempatan dikenal seluruh dunia melalui promosi dan pemberitaan melalui media. Pemerintah juga memanfaatkan momentum pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia ini untuk mempromosikan potensi investasi. Diperkirakan, akan ada Rp300 triliun komitmen investasi yang ditandatangani di Bali.

Semua ini merupakan manfaat yang bisa dipetik untuk membantu memperkuat kondisi ekonomi nasional. Apalagi, saat ini perekonomian kita tengah menghadapi tekanan eksternal, seperti tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan dampak perang dagang AS dan Tiongkok. Pemerintah dan semua pihak, baik pengusaha maupun seluruh elemen masyarakat, harus mampu memanfaatkan momentum emas ini. Namun ada hal yang terkesan dilupakan dalam ajang tersebut, yakni agenda pengentasan kemiskiman di sektor pertanian. Sepanjang acara, jarang kita mendengar topik yang terkait dengan rencana-rencana untuk memajukan sektor pertanian dan untuk mengentaskan kemiskinan di sektor pertanian.

  Soal Investor Asing, DPD Anggap Daerah Tak Maksimal Jalankan UU Otda

Pemerintah terkesan sangat sibuk mengurusi ekonomi global bersama-sama dengan pelaku-pelaku global, involusi pertanian yang sedang terjadi tak sedikitpun dibicarakan. Toh dari data yang ada, kemiskinan di desa-desa kian bertambah. Hasil panen petani seperti beras harus berhadapan dengan produk impor yang terus melemahkan daya saing para petani. Bawang pun demikian, produksi melimpah tapi harga di tingkat petani tergerus sedemikian rupa karena tata kelola dan infrastruktur pemasaran yang buruk. Di Lembah Gumanti Solok, produksi melonjak tajam, tapi tak terdengar ada upaya membangun cold storage atau sejenisnya, apalagi upaya-upaya ekspor ke luar negeri agar harga tetap menguntungkan.

Bagaimanapun, pertanian adalah salah satu sektor yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari itu, pertanian juga menjadi salah satu sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Oleh karena itu, melupakan sektor pertanian dan nasib hidup para petani dalam event internasional di Bali adalah usaha yang justru akan memperburuk keadaan sektor pertanian itu sendiri. Bank Dunia sebagai salah satu lembaga internasional yang concern mengurusi kemiskinan global semestinya harus ditekan untuk berperan lebih aktif dalam menuntaskan kemiskinan di sektor pertanian Indonesia. Pemerintah bisa saja mengajukan program-program yang terkait dengan pemajuan sektor pertanian nasional dalam rangka menekan angka kemiskinan di pedesaan dan di sektor pertanian. Tapi sayang, agenda tersebut terlupakan begitu saja sampai acara usai.

*Penulis adalah Anggota DPD/MPR RI

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!