LIPUTAN.CO.ID

Ekonomi Bisnis

Holding BUMN, Komisi XI DPR Panggil Menkeu

Melchias Markus Mekeng

Jakarta, liputan.co.id – Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng berharap aksi korporasi perusahaan BUMN harus tetap melalui persetujuan Parlemen.

Karena itu, pihaknya segera memanggil Menteri Keuangan untuk meminta penjelasan terkait skema rencana holding perusahaan BUMN karena DPR memiliki kewenangan untuk memanggil pemerintah terkait pembentukan holding BUMN, sehingga keputusan di tingkat komisi tidak mutlak di Komisi VI DPR.

“Kami di Komisi XI DPR bermitra dengan Kemenkeu akan meminta penjelasan mengenai rencana holding. Kewenangan Kemenkeu di sini sebagai pemegang saham Republik Indonesia di perusahaan BUMN,” kata Melchi, lewat rilisnya, Selasa (13/3/2018).

Politikus Partai Golkar ini merencanakan akan memanggil Menkeu Sri Mulyani, agar Komisi XI mendapatkan penjelasan terkait skema dan kebutuhan dana pembentukan holding BUMN.

  JAPFA Berikan Bantuan Bahan Makanan untuk Pengungsi Lombok

“Kami mau tahu apa dasar pembentukan holding. Apakah berbentuk perusahaan baru dan negara menyetorkan uang atau penggabungan perusahaan?,” ujarnya.

‎Komisi XI DPR pun menginginkan kejelasan dari Kemenkeu terkait pengalihan saham-saham perusahaan yang ingin membentuk holding.

Dia pun memastikan, rencana Komisi XI memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sama sekali tidak berbenturan dengan kepentingan yang ada di Komisi VI DPR.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!