Impor Beras, Fahri Hamzah: Waspada Pak Jokowi, Ada Tikus Mati Di Lumbung Padi

Jakarta, liputan.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai polemik impor beras antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso jadi topik krusial karena bersentuhan dengan keamanan nasional.

Bahkan menurut Fahri, sejak zaman kerajaan hingga kini, ketersediaan beras jadi salah satu indikator keamanan nasional. Dalam persepktif itu, maka peran Bulog lebih strategis dalam melihat ketersediaan stok dibanding Kementerian Perdagangan.

“Sejak era kerajaan hingga era republik, beras bukan sekadar produk pertanian, tapi pangan itu juga stabilisator politik kekuasaan. Beras adalah soal politik, daya tahan, stamina rakyat, dan kekuasaan,” kata Fahri, menyikapi polemik impor beras, lewat rilisnya Jumat (21/9).

Diketahui, Dirut Bulog Budi Waseso telah menolak impor beras, lantaran gudang penyimpanan sudah penuh. Sementara Mendag Enggartiasto Lukita kesannya tak mau tahu urusan kapasitas gudang Bulog yang sudah penuh itu. Polemik itu jelas memperlihatkan bahwa beras jadi komoditas politik. Apalagi, jelang Pemilu data beras bisa didistorsi untuk kepentingan politik. Fahri justru mengapresiasi Kabulog yang berani menolak impor beras.

“Padahal, undang-undang mensyaratkan impor pangan diizinkan apabila produksi nasional dan cadangan pangan pemerintah kurang. Problemnya apakah produksi dan cadangan pangan pemerintah surplus atau minus? Pemerintah sendiri datanya tak pernah padu,” tegas politikus PKS itu.

Dia tambahkan, ketidakpastian beras adalah ketidakpastian stabilitas dan daya tahan nasional. “Ini bisa jadi ancaman serius bagi bangsa,” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat itu.

Dia jelaskan, impor beras yang kini dilakukan pemerintah, berdampak pada kenaikan inflasi, keresahan petani, dan runtuhnya kedaulatan pangan. Kareta itu, Fahri mengingatkan, agar tak main-main dengan perut rakyat.
“Ada apa di balik simpang-siur data beras ini. Waspada Pak Jokowi, ada tikus mati di lumbung padi,” pungkas Pimpinan DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu.

Komentar