LIPUTAN.CO.ID

DPD RI

Jelang Pilkada Serentak DPD RI Minta ASN Netral

Benny Rhamdani

Manado, liputan.co.id – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar di 171 daerah pada Rabu (27/6) nanti. Untuk itu Komite I DPD RI melakukan pengecekan persiapan Pilkada serentak khususnya di Sulawesi Utara (Sulut) yang akan digelar di enam kabupaten/kota.

“Memasuki masa tenang ini, maka kami ingin mendapatkan informasi dan data terkait dengan kesiapan KPUD dan Bawaslu Sulut sebagai penyelenggara,” kata Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani, lewat rilis, usai Rapat Kerja di KPU Provinsi Sulut, Manado, Senin (25/6).

Selain Benny Rhamdani, hadir pula Senator Sulut Marhany Victor Poly Pua, dan Stefanus BAN Liow pada kesempatan itu.

Menurut Benny, potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dapat terjadi pada semua tahapan. Pada proses pencalonan beberapa waktu lalu misalnya banyak terjadi sengketa pilkada yang timbul karena perbedaan membaca regulasi oleh penyelenggara pemilu.

  Sukmawati Sudah Minta Maaf, Fadli Zon Bilang Begini

Persoalan lainnya, lanjut dia, independensi penyelenggara Pilkada di berbagai tingkatan, penyelesaian sengketa Pilkada yang sering menimbulkan ketidakpuasan. Benny juga berharap fungsi pengawas pemilu (Bawaslu/Panwaslu) bisa lebih maksimal lagi demi agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan jujur dan adil.

“Ada netralitas birokrasi dan ASN yang selama ini kerap dipertanyakan, karena kadang turut berperan aktif dalam dukung-mendukung kandidat peserta Pilkada,” kata senator asal Sulut itu.

Tidak hanya itu, Benny menilai kejahatan luar biasa pada masa tenang adalah money politic. Ajaran agama  mana pun tidak membenarkan adanya ‘sogok-menyogok’ karena hal itu tidak dibenarkan. “Untuk itu tugas penyelenggara harus tegas. Mana tugasnya dan bukan dalam Pilkada ini,” tegas dia.

  DPD RI: Dana Desa Belum Bisa Cegah Urbanisasi

Bagi DPD RI, Pilkada Serentak pada dasarnya bagian dari upaya dalam membangun daerah dengan terpilihnya kepala daerah yang dihasilkan oleh sistem demokrasi yang baik dan matang. “Maka proses pelaksanaan Pilkada yang jujur dan berintegritas, merupakan hal yang sangat penting,” ujar Benny.

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Sulut Salman Saelangi menjelaskan sampai saat ini kesiapan Pilkada Sulut berjalan sebagai mestinya. “Kami juga baru memantau distribusi logistik untuk memastikan tersalurkan. Alhamdulilah tahapan berjalan baik dan situasi kondusif,” tuturnya.

Dikesempatan yang sama, Komisioner Bawaslu Sulut Mustari Humagi mengatakan bahwa terkait agenda pengawasan Bawaslu intens sampai bawah yaitu kabupaten/kota. “Kami telah menyiapkan satu TPS satu orang dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan,” ujarnya.

  Peran DPD RI?, Setda Kubu Raya: Luar Biasa!

Ia menambahkan sejauh ini terdapat pelanggaran administratif ASN dan perangkat desa sudah dilakukan proses dan terbukti melakukan pelanggaran. Untuk aparat desa sudah diputus oleh pengadilan. “Ada satu kasus yang indikasi paslon menggerakan kekuasan pemerintah. Sudah kami tindak,” imbuh Mustari.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!