LIPUTAN.CO.ID

Nusantara

Kasus SPPD Fiktif Bursel Tanggung-Jawab Sekda, Bukan Caretaker

LIPUTAN.CO.ID, AMBON – Kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Maluku masih dalam penanganan pihak oenegak hukum.

Meski sudah dalam penanganan hukum, ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan kasus ini untuk kepentingan tertentu. Padahal, kata kuasa hukum Caretaker Bupati Bursel, Fahri Bachmid mengatakan, Caretaker Bupati Bursel, Saleh Tio tidak memiliki kewenangan atas SPPD.

Dikatakan Fahri, yang bertanggung jawab atas kasus SPPD yang kemudian menjadi fiktif ini adalah Sekda Bursel, Buba Masbait yang saat itu bertindak sebagai KPA.

“Perlu kami luruskan bahwa Caretaker Bupati Bursel M.Saleh Thio pada tahun 2011, bukan berkedudukan sebagai KPA sebagaimana diberitakan, karena yang bertindak sebagai KPA adalah Sekda Bursel, Buba Masbait. Sehingga dari sisi tugas dan tanggung jawab hukum sesuai Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara teknis adalah Sekda, dan bukan Caretaker Bupati, secara hukum Caretaker tidak mengurus hal-hal teknis keuangan,apalagi mengurus SPPD, itu adalah urusan KPA. Caretaker urusan ya adalah kebijakan umum pemerintahan, sedangkan Sekda adalah organ Pemerintahan yang memberikan dukungan teknis serta administratif kepada Caretaker Bupati,” kata Fahri lewat rilisnya ke redaksi.

  Hadiri Maulid Nabi Di Majelis Bin Yahya, Ketua DPR Janjikan Ini

Lanjut Fahri, pihak penyidik Ditrrskrimsus Polda Maluku sudah melakukan pemeriksaan dan pendalaman atas kasus SPPD fiktif ini dengan baik, dan tentu menggunakan kriteria yuridis dan alat bukti sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

“Bahwa atas dasar pemeriksaan serta pendalaman atas peran dan keterlibatan pihak-pihak yang dianggap paling bertanggung jawab secara hukum pada saat itu telah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan segenap kecermatan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku pada saat itu, tentu dengan menggunakan kriteria yuridis dan alat bukti sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yaitu UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, hal itu dapat dilihat dengan sering dilakukanya proses eksposes/gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Polda pada saat itu,” jelasnya.

Masih kata Fahri, tujuan dari dilakukan pendalaman atas kasus SPPD fiktif ini agar semua alat bukti serta peran pihak lain dapat diungkap dengan jelas.”Tujuannya agar semua alat bukti dan tersangka serta peran pihak lain dapat ditetapkan secara bertanggung jawab serta “Form” secara yuridis dan tidak asal-asalan. Pada saat penanganan perkara ini pada saat itu, hemat kami Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku telah bekerja secara profesional dan kredib,” lanjut Fahri.

  Anak Buah SBY Yakin Wartawan Parlemen Dukung Ambon Jadi Kota Musik Dunia

Kasus SPPD fiktif ini juga sudah diuji secara berjenjang sesuai dengan prinsip Integrated Criminal Justice System.

“Artinya semua proses ini telah diuji secara ketat, mulai dari proses Penyelidikan, kemudian dinaikan menjadi Penyidikan pada Ditreskrimsus Polda Maluku, kemudian secara horizontal melalui proses dan tahapan pengawasan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku sepanjang proses Penyidikan tersebut, bahkan JPU Kejati Maluku telah secara berulang-ulang telah melakukan telaah secara mendalam atas berkas perkara yang dilimpahkan dari Penyidik ke Kejati dan telah di ikuti dengan pemberian Petunjuk teknis hukum atas berkas tersebut dari Jaksa kepada penyidik,dan hal itu berlangsung cukup lama,sampai pada ahirnya berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap,” paparnya.

“Kemudian dilakukan proses Tahap dua,setelah itu ditelaah lebih mendalam lagi sebelum berkas perkara dan tersangka dilimpahkan ke Pengadilan TIPIKOR Ambon untuk diperiksa dan diadili,artinya semua proses itu dilakukan secara benar dan falid,serta secara hukum harus memenuhi unsur2 serta standar yuridis yang tidak mudah,dan secara faktual untuk perkara SPPD Fiktif telah melalui tahapa2 yang cukup panjang serta kredibel,” tambah Fahri.

  Bahas Blok Masela, Menteri ESDM Dipastikan Hadir Kongres HMI di Kota Ambon

Fahri menuturkan, setelah perkara itu sampai kepengadilan TIPIKOR Ambon,maka telah dilakukan serangkaian proses pemeriksaan peradilan dengan diuji secara mendalam, hingga perkara ini telah terkonfirmasi secara hukum,dan telah ada putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht).

“Sebab KPA yang juga adalah Sekda Bursel telah di vonis bersalah dgn ancaman pidana 5 tahun,dan dalam pertimbangan hukum hakim TIPIKOR Ambon yang mengadili perkara tersebut,tdk sama sekali menyebut keterlibatan M.Saleh Thio dalm perkara itu,dan tdk terdapat petunjuk apapun sepanjang mengenai keterlibatan M.Saleh Thio,.dengan demikian,maka berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut,maka kami nyatakan bahwa klien kami sdr.M.Saleh Thio bersih dari segala persangkaan hukum untuk perkara SPPD Fiktif,beliau “clear and cliin”untuk perkara tersebut,” tutup Fahri. (Aiy)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!