Kembali Raih Penghargaan KPK, Kementan Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi

Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih penghargaan salah satu Kementerian, Lembaga, dan Organisasi Pemerintah Daerah (KLOP) terbaik kategori Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik. Penghargaan tersebut diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai rangkaian dari Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta pada Rabu (5/11/2018).

Komitmen Kementan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel terus di dorong di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan sejumlah program terobosan. Penghargaan dengan kategori yang sama telah diterima Kementan pada tahun 2017 lalu.

Justan menegaskan bahwa, pemerintahan yang bersih merupakan amanat Nawacita yakni Mewujudkan Pemerintahan Bersih, Efektif dan Demokratis yang harus dijalankan dengan dengan sepenuh hati. “Prinsipnya adalah penegakan integritas. Hal itu benar-benar dilakukan Menteri Pertanian, dan kemudian diterapkan ke masing-masing individu. Selain itu kita juga membangun sistem pengendalian interen di setiap unit,” kata Inspektur Jenderal Kementan Justan Riduan Siahaan, mewakili Mentan saat menerima penghargaan.

Justan juga melihat komitmen Kementan terutama untuk visi memastikan lumbung pangan dunia dan semua program diarahkan untuk mendukung visi tersebut, maka penyimpangan tidak bisa ditorelir. Standar kerja yang dibuat tinggi oleh pimpinan menurut Justan, juga membantu fokus pada capaian sehingga tidak sempat melakukan penyimpangan.

“Menteri Pertanian menegaskan tidak ada toleransi untuk penyimpangan. Kita tegas menerapkan aturan baik untuk penyelenggara negara maupun pengusaha yang bermain-main dengan anggaran dan kinerja,” tegas Justan.

Menteri Amran sering menegaskan sebanyak 1.295 pegawai sejak 2014 menjalani mutasi dan demosi, bahkan dipecat karena terbukti melanggar hukum. Amran juga tak segan mem-blacklist sejumlah perusahaan di bidang pertanian yang terindikasi bertindak merugikan negara. Dalam memberantas mafian, Amran juga menyatakan ada sekitar 700 orang yang tengah menjalani proses hukum, dan yang ditetapkan tersangka kurang lebih 400-an orang.

“Kami bersih-bersih ke dalam dengan tegas demosi dan mutasi pegawai 429 pegawai bahkan ada yang langsung dipecat. Juga bersama satgas mafia, 400-an tersangka, 15 importir bawang di-blacklist dan dalam waktu dekat akan di-blacklist lagi sekitar 30 perusahaan,” tegasnya.

Justan menerangkan pada prinsipnya, Kementan membuka pintu untuk KPK membantu pemberantasan korupsi di lingkungannya. “Bahkan Menteri Amran, secara praktik sejak awal kepemimpinannya, menyediakan ruangan khusus untuk anggota KPK agar bisa menjalankan tugas mencegah gratifikasi,” ujar Justan.

Selain penghargaan dari KPK, Kementan juga sudah mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2016, dan berhasil dipertahankan di 2017. Status yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut merupakan yang pertama sejak 10 tahun penilaian oleh KPK, dan menjadi bukti komitmen dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan.

Kementan menjadi satu dari tiga penerima penghargaan tersebut bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Sebuah apresiasi yang sangat konstruktif dalam menjaga semangat, mengingat saat ini ada 34 kementerian yang juga berusaha memberantas korupsi.

Komentar