LIPUTAN.CO.ID

DPD RI

Ketua DPD Dorong Pemprov Papua dan Freeport Cari Kesepakatan

Jakarta, liputan.co.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat koordinasi guna mencari solusi sengketa pajak air permukaan antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Papua, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (1/08).

Sebelumnya, pada April lalu PT Freeport memenangkan perkara melawan Pemprov Papua di tingkat Peninjauan Kembali (PK). Hasilnya, PT Freeport lolos dari beban kewajiban pajak air sebesar Rp3,9 triliun dan membuat pihak Pemprov Papua tidak menerima keputusan MA tersebut, mengingat pengadilan pajak tahun 2017 telah memerintahkan Freeport untuk membayar Rp2,6 triliun.

Audiensi ini dibuka oleh ketua DPD RI Oesman Sapta. Sebagai wakil daerah, Oesman menyayangkan kejadian tersebut. “Kami, DPD RI menyayangkan kejadian tersebut. Oleh karena itu, hari ini kita berkoordinasi untuk membahas solusi alternatif agar hak warga Papua yang masih tersisa bisa diselamatkan,” ujarnya.

  Senator Andi Surya: Begini Sikap BAP DPD RI Soal SMKN 12 Kota Bekasi

Dalam rapat tersebut Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menjelaskan bahwa terdapat tiga permasalahan untuk dikonsultasikan kepada DPD RI.

Pertama, terkait dengan hak masyarakat adat sebagai pemangku hak leluhur atas tanah dan sumber daya alam di wilayah penambangan Frepoort. Kedua, dampak lingkungan hidup dan tanggungjawab dalam hal kewajiban membayar pajak.

“Tanggungjawab Freeport di sini adalah khusus pembayaran pajak air permukaan di Mimika yaitu wilayah operasi penambangan PT. Freeport Indonesia sebesar Rp6 triliun yang sudah lama tak dibayarkan,” ujar Timotius Murib.

Sementara itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga hadir dalam acara tersebut menjelaskan bahwa dari pihak Kementrian ESDM hanya memantau masalah pembayaran pajak air permukaan.

  Jika Mentan Serius Bantu Nasib Petani Bawang, Begini Saran Senator Sumbar

“Kami hanya bisa memantau, untuk masalah perhitungan berapa besar yang harus dibayarkan dikembalikan kepada pemerintah daerah,” ujar Bambang Gatot Dirjen Mineral dan Batubara.

Kementrian ESDM menghimbau agar kedua belah pihak mencari solusi walaupun sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung.

Diakhir audiensi ini Ketua DPD RI didampingi Senator asal Papua Carles Simaremare meminta agar segera diadakan pertemuan kembali antara Freeport dan Pemerintah Provinsi Papua dalam jangka waktu lima hari untuk mendapatkan titik kesepakatan.

“Kami berterimakasih kepada pemerintah daerah Papua dan PT Freeport Indonesia yang telah hadir dalam audiensi, ini hanya masalah perbedaan kesepakatan dan pemahaman. Ada baiknya diadakan kembali pertemuan antara Freeport dengan pemerintah daerah dan kesimpulan dari pertemuan tersebut dilaporkan ke kami,” ujar Oesman Sapta.

  Kelola Aspirasi Daerah, DPD RI Gandeng Hakka Indonesia

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!