Komitmen Walikota Hendi Wujudkan Kota Semua untuk Semua di Semarang

KILASJATENG.COM, SEMARANG – Perekonomian global yang menunjukan risiko perlambatan pertumbuhan dalam jangka menengah, mengakibatkan menurunnya nilai mata uang di beberapa negara berkembang termasuk Negara Indonesia.

Membuat beberapa negara dan kota mencemaskan hal tersebut termasuk Kota Semarang yang di pimpin Walikota Hendrar Prihadi.

Kondisi tersebut juga mengancam Kota Semarang menjadi daerah dengan ketimpangan masyarakat terbesar di Indonesia saat terjadi saat terjadi krisis ekonomi global pada rentang tahun 2008-2009.

Ketimpangan masyarakat miskin dan kaya di Kota Semarang mengalami kenaikan tajam, dari yang semula pada tahun 2008 ada pada point 0,26 menjadi 0,37 pada tahun 2009.

Angka tersebut terbesar di Provinsi Jawa Tengah dengan ketimpangan masyarakat sebesar 0,37 di tahun 2009. Dibandingkan kota lain jauh lebih kecil dari Semarang, antara lain Kota Solo yang sebesar 0,27, Salatiga dengan catatan, 0,29, dan Kendal ada pada angka 0,22.

Kondisi hampir sama ketimpangan masyarakat yang dialami Kota Bandung sebesar 0,37, terbesar dibandingkan dengan Kota Surabaya yang mampu bertahan di angka 0,32 bahkan Kota Denpasar mammpu menjaga ketimpangan di titik 0,26.

Namun Kota Semarang di era kepemimpinan Walikota Semarang Hendrar Prihadi sejak tahun 2012 berbenah dengan cepat melakukan reformasi struktural dengan berbagai kebijakan ekonomi kerakyatan.

Salah satunya dengan melakukan upaya reformasi struktur konsetrasi ekonomi Kota Semarang yang semula dominan di sektor Industri menjadi lebih berkonsentasi pada sektor Perdagangan dan Jasa.

Kebijakan menghentikan penambahan kawasan industri di Kota Semarang hingga pengembangan pariwisata pun diambilnya.

Alhasil saat perlambatan ekonomi kembali global terjadi pada tahun 2015, Kota Semarang justru mampu menahan ketimpangan masyarakat lebih rendah dari sebelumnya di angka 0,31.

Catatan ketimpangan masyrakat miskin dan kaya di Kota Semarang pada tahun 2015 tersebut bahkan menjadi salah satu yang terendah pada Provinsi Jawa Tengah di bawah Solo dengan 0,36 serta Salatiga dengan 0,35 dan bahkan di bawah Kendal yang ada di angka 0,34.

Tak hanya di tingkat Provinsi Jawa Tengah, Walikota Semarang yang juga akrab disapa Hendi tersebut juga seakan membuktikan kebijakan reformasi struktural yang dilakukannya menjadi salah satu yang paling tepat di Indonesia.

Karena dengan catatan Gini Rasio sebesar 0,31 di tahun 2015, Kota Semarang mampu menjaga kondisi ekonomi lebih stabil dibandingkan kota-kota besar lainnya, misalnya Kota Surabaya yang melompat jauh ketimpangan masyarakatnya di angka 0,42 atau Kota Denpasar yang juga naik di angka 0,35 juga Kota Bandung yang ketimpangannya semakin parah di angka 0,44.

Selain terkait ketimpangan masyarakat tren positif Kota Semarang untuk mewujudkan kesetaraan di tangan Walikota Hendi saat ini juga terlihat dari penurunan angka kemiskiskinan yang terjadi di Kota Semarang.

Selama era kepemimpinan Walikota Hendi, Kota Semarang dalam data BPS mampu melakukan penurunan angka kemiskinan sempurna (tanpa fluktuasi) dari tahun 2013 sebesar 5,25 persen menjadi 4,62 persen di tahun 2017.

Bahkan index keparahan kemiskinan di Kota Semarang tercatat sangat kecil di angka 0,12 persen yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin dan kaya semakin kecil.

"Kita lihat beberapa catatat di tahun ini contohnya untuk meyakinkan, pertama kalinya dalam sejarah bahwa pada saat Bulan Ramadhan, inflasi di Kota Semarang justru turun, dan harga-harga juga stabil, ini membuktikan bagaimana kokoh dan kuatnya ekonomi kita saat ini. Jadi mari tingkatkan optimisme agar dapat semakin saling menguatkan," ajaknya.

Apa yang disebutkan Walikota Hendi merujuk pada catatan Badan Pusat Statistik yang menunjukkan tingkat inflasi di Kota Semarang saat Ramadhan tahun ini pada bulan Mei 2018 berhasil ada pada angka -(minus) 0,09 persen.

Padahal dua tahun sebelumnya saat Ramadhan berlangsung di bulan Juni 2016, inflasi Kota Semarang tercatat amat tinggi pada angka 1,05 persen. Dan juga di tahun 2017, inflasi di Kota Semarang tercatat juga masih tinggi sebesar 0,37 persen.

Dengan nilai inflasi di bawah 0 persen itulah tren harga-harga pasaran di Kota Semarang untuk pertama kalinya dalam sejarah dapat mengalami penurunan positif.

"Kita bicaranya data saja, kalau dikatakan ada orang yang punya usaha lalu gagal, atau bahkan juga ada masyarakat miskin yang masih susah hidupnya ya pasti ada. Angka kemiskinan sebesar 4,62 persen bukan jumlah yang sedikit saya akui. Tapi kalau bicaranya ‘semakin banyak’ atau ‘bertambah’ ya tunggu dulu, karena datanya toh tidak begitu dan optimisme harus dibangun," terang Walikota Hendi.

"Insya Allah kekhawatiran tentang adanya gejolak ekonomi di Indonesia, khususnya Kota Semarang dalam kondisi perlambat ekonomi global ini tidak akan terjadi. Karena sudah jelas apa yang dibahas dalam G20, bahwa tren kenaikan nilai tukar ini karena Bank Sentral menaikkan suku bunga, meskipun di sisi lain kondisi ekonomi domestik masih kuat dan kokoh. Ini yang harus digarisbawahi," pungkasnya. (Art)

Komentar