Pemerintah Dinilai Lebih Menghargai Turis Asing Ketimbang Warganya

Jakarta, liputan.co.id – Anggota Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia DPR RI, M Nasir Djamil menyayangkan sikap dan kebijakan pemerintah yang hingga kini enggan menetapkan gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai bencana nasional.

Keengganan itu karena pemerintah khawatir akan berdampak terhadap pariwisata Indonesia, terutama di NTB.

“Negara ini hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah rakyat Indonesia. Karena itu negara harus hadir untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi di NTB,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Selasa (21/8/2018).

Menurutnya, penetapan bencana nasional akan memudahkan koordinasi dan pembagian kerja serta adanya tanggung jawab yang jelas.

Apalagi, kata dia, saat ini bantuan telah datang dari berbagai daerah di Indonesia. Baik yang diinisiasi oleh pemerintah daerah maupun kalangan swasta dan partai politik.

“Jika ingin NTB cepat pulih maka pemerintah pusat harus menetapkan bencana nasional agar proses pemulihan psikis dan pembangunan infrastruktur berjalan terarah, terukur, dan tercapai sasarannya, serta cepat pelaksanaannya,” ujar Nasir.

Kepada Presiden Jokowi, politisi yang pernah mengalami gempa dan tsunami di Aceh itu mengingatkan bahwa kunjungan Jokowi ke NTB paska gempa akan bermakna jika pemerintah menetapkan status kerusakan akibat gempa menjadi bencana nasional.

“Alasan takut terganggu pariwisata, seolah-olah pemerintah lebih menghargai wisatawan asing ketimbang warganya sendiri yang saat ini hidup di tenda-tenda pengungsian,” pungkasnya.

Komentar