LIPUTAN.CO.ID

Nasional

Perangkat Desa Boikot Pemilu? Politikus Golkar: Selesaikan Masalahnya

Firman Soebagyo

Jakarta, liputan.co.id – Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan pemerintah segera menyelesaikan persoalan mengenai keputusan peningkatan honorarium Perangkat Desa yang ada di seluruh Indonesia.

Peringatan tersebut disampaikan Firman usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Isu awal yang menjadi tuntutan PPDI menurut Firman adalah menagih janji Presiden Joko Widodo sewaktu berkampanye akan mengangkat status para Perangkat Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparat Sipil Negara (ASN).

Namun, karena secara aturan perundang-undangan yang ada saat ini belum memungkinkan itu dilakukan, maka akhirnya disepakati bahwa honorarium para Perangkat Desa itu akan disetarakan dengan ASN golongan IIA.

  DPR Tambah Anggaran Kemhan, Panglima TNI: Digunakan Untuk Ini

“Aparatur pemerintah desa ini merupakan garda terdepan. Apalagi saat ini menjelang Pemilu, kalau mereka tidak mendapatkan perhatian dan tidak segera diselesaikan persoalannya, dikhawatirkan terjadi boikot tidak mau melaksanakan tugas-tugas kewenangannya yang terkait dengan masalah persiapan Pemilu, maka akan berbahaya sekali,” ujar Firman.

Oleh karena itu, politkus Partai Golkar ini menekankan agar tuntutan mereka dapat segera dipenuhi.

Firman menyatakan, para Perangkat Desa perlu mendapatkan perhatian di bidang kesejahteraan, dan itu sudah menjadi kesepakatan pada rapat sebelumnya yang dilaksanakan pada Januari 2018.

“Tetapi sampai hari ini belum ada tindaklanjut dari pemerintah. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini ditegaskan kembali mengenai tuntutan itu. Ini harus segera diselesaikan, karena ini adalah persoalan serius,” tegasnya.

  DPD Tagih Komitmen Pemerintah Perangi Perdagangan Manusia

Alasan pemerintah belum dapat memenuhi tuntutan tersebut menurutnya, karena masalah klasik, yakni masalah keuangan

“Kalau untuk kenaikan gaji pegawai Pajak, pegawai Bea Cukai, BUMN Perbankan, BI, dan lain sebagainya kenapa uangnya selalu siap. Tetapi kalau untuk urusan orang kecil selalau saja mengatakan tidak ada uang?,” ujar Firman.

Perlakuan seperti itu imbuh dia, tidak hanya dilakukan kepada PPDI, tetapi juga pada nasib tenaga honorer yang sampai sekarang nyaris tidak terselesaikan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!