LIPUTAN.CO.ID

daerah

Politikus Golkar: Batam Tak Perlu Pemerintahan Kota

Firman Soebagyo

Jakarta, liputan.co.id – Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo mengatakan, sesuai dengan filosofi pembentukan Badan Otorita Batam di era Orde Baru, sebetulnya tidak perlu ada pemerintah kota (Pemkot) di Batam. Idealnya menurut Firman, biarkan Batam dikelola secara independen oleh Otorita Batam yang kini berganti menjadi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

“Ketika ada Pemerintah Kota Batam, benturan dan tumpang tindih kebijakan pun dimulai,” kata Firman, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II PR RI ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (9/10/2018), dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron.

Batam lanjutnya, memang dikembangkan untuk kawasan industri. Tujuannya waktu itu untuk mengimbangi Singapura. “Ketika sudah berjalan, banyak investor masuk. Namun, terjadi krisis moneter 1997-1998, terjadi pula gejolak di Batam. Stagnasi pembangunan pun terjadi dan banyak perusahaan yang tidak bisa meneruskan investasinya,” ungkap Firman.

  Ragu dengan Sepakbola Indonesia, Begini Jawaban Essien buat Odemwingie

Politikus Partai Golkar menjelaskan, ketika krisis moneter terjadi, banyak ruko-ruko dibangun atas kebijakan pemerintah pusat agar ekonomi rakyat bergeliat. Tapi, itu justru jadi awal karut-marut Batam. Tahun 1999 lahir UU Kehutanan yang menegasikan peran Otorita Batam kala itu. Semua kewenangan Otorita Batam menyangkut wilayah hutan diatur kembali melalui keputusan pemerintah dan perundangan lainnya.

Kemudian muncul pula pemerintah Kota Batam hasil pemekaran yang semuanya justru menyebabkan benturan serius dalam kebijakan mengelola Batam. “Idealnya, di Batam itu tidak perlu dibentuk pemerintah kota. Harusnya Batam tetap menjadi otorita, seperti di Sensen, China. Di sinilah muncul konflik kepentingan antara Pemerintah Kota Batam dengan Otorita Batam,” ujarnya.

  Antisipasi Wabah Malaria dan Demam Berdarah, TNI Fogging Tempat Pengungsian di Lombok

Firman mengatakan, bila dulu tak dibentuk pemerintah kota dan Batam diatur sepenuhnya oleh BP Batam, mungkin tak pernah ada benturan kebijakan dan konflik kepentingan di Batam, terutama menyangkut kebijakan pertanahan yang sering muncul konflik.

Menyikapi wacana agar Batam dijadikan daerah istimewa seperti Yogyakarta, anggota DPR dari Jawa Tengah itu menyatakan tidak setuju. “Pembentukan daerah istimewa tidak bisa diobral begitu. Biarkan Batam berdiri seperti filosofi awal pembentukannya,” pungkas Firman.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!