LIPUTAN.CO.ID

Teknologi

Satu NIK Daftarkan 50 nomor Selular, Begini Sikap DPR

Sukamta

Jakarta, liputan.co.id – Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Noor Iza membenarkan terjadinya satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan untuk mendaftarkan 50 nomor selular.

Namun pihak Kemkominfo menganggap peristiwa itru sebagai tindakan penyalahgunaan NIK, bukan kebocoran data.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pertanggungjawaban tersalahgunakannya NIK ini.

“Kita minta pertanggungjawaban pemerintah atas tersalahgunakannya NIK ini. Sejak awal kami sudah berulang kali menegaskan pemerintah agar menjamin perlindungan dan keamanan data pribadi masyarakat sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Kependudukan,” kata Sukamta lewat rilisnya, Rabu (07/3/2018).

Pemerintah lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, terkesan over confident untuk selalu menjamin tidak akan terjadi tersalahgunakannya data masyarakat.

  Perkenalkan, Garmin Cam yang Mampu Rekam Video 5,7K

Karena itu Sukamta kembali mengingatkan pemerintah agar melaksanakan amanah UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengatur perlindungan data pribadi ini.

Dia jelaskan, sebagaimana diatur Pasal 26 ayat 1 UU ITE, bahwa penggunaan informasi menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Pada Bab Penjelasan UU ITE ujarnya, juga ditegaskan bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Maka, dengan kejadian disalahgunakannya NIK dan KK ini, dapat diartikan bahwa pemerintah telah lalai dalam menjamin salah satu hak pribadi warganya.

  FIFA 19 Absen Tahun Depan, Isyarat Boss EA

“Kami setuju dengan urgensi registrasi sim card dalam rangka mencegah dan meminimalisasi tindak kejahatan seperti kejahatan terorisme, penipuan, hoax, dan lain-lain. Tapi tanpa jaminan keamanan dan perlindungan data pribadi, hanya akan menimbulkan berbagai kejahatan baru. Di samping itu dengan adanya data pengguna yang akurat ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi pengembangan dunia digital di Indonesia,” tegas Sukamta.

Terakhir, Sukamta mendesak Kominfo untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Dan bila memang terjadi kesalahan, tuntut pertanggungjawaban semua pihak terkait. “Meskipun bila kesalahan ada pada operator, pemerintah juga tetap harus ikut bertanggung jawab,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!