Sekjen DPR Pastikan Wapres Jusuf Kalla Buka Pertemuan Parlemen Pasifik

Jakarta, liputan.co.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan penyelenggaraan Indonesia Pacific Parliamentary Partnership on Human Development and Maritime Sustainablility pada tanggal 23-24 Juli 2018 di Grand Hyatt Jakarta, merupakan inisiatif DPR RI, sebagai upaya mendukung diplomasi Pemerintah dalam mencari terobosan baru untuk mengembangkan kerja sama kemitraan di berbagai bidang, khususnya ekonomi dengan negara-negara di kawasan Pasifik.

Dari 16 negara Anggota Pacific Islands Forum (PIF) yang diundang kata Indra, 15 negara menyatakan hadir yaitu Cook Islands, Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Nieu, Palau, Papua Nugini, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Polynesia dan Kaledonia Baru.

“Tingkat kehadiran lebih dari 95 persen. Hanya Vanuatu yang belum memberikan konfirmasi,” kata Indra, didampingi Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya, kepada wartawan, di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Dia jelaskan, delapan Ketua Parlemen yaitu Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Marshall Islands, Solomon Islands, Tonga dan Polynesia serta dua Wakil Ketua Parlemen yakni Papua Nugini dan Kaledonia Baru konfirmasi hadir sehingga menambah nilai politis dari Sidang ini.

“Pertemuan ini juga akan dimanfaatkan untuk pembicaraan bilateral yang lebih intensif sehingga dapat menghasilkan MoU,” ujarnya.

Bahkan kata Indra, Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah menyatakan kesediaannya membuka Sidang sebagai simbol kuat adanya sinergi antara DPR RI dengan Pemerintah dalam melaksanakan diplomasi di kawasan Pasifik.

Lebih jauh dia katakan, Sidang ini merupakan momentum fenomenal dalam sejarah keparlemenan Indonesia, sehingga Sekjen DPR RI harus jeli memanfaatkan peluang ini dalam memberikan public awareness kepada masyarakat luas tentang fungsi dan peran DPR RI dalam diplomasi parlemen dan manfaatnya bagi kepentingan nasional bangsa dan negara Indonesia.

Sidang ini mengambil tema “pembangunan sumber daya manusia dan keberlanjutan maritim” karena hal-hal ini menjadi perhatian bersama dari Indonesia dan negara-negara Pasifik. “Ada tiga sesi yang akan membahas, pertama mengenai membangun kemitraan untuk pembangunan; parlemen mendorong potensi blue economy demi keberlanjutan dan sumber daya kelautan; dan terakhir mengenai pembangunan sumber daya manusia sebagai daya dorong baru untuk pertumbuhan ekonomi baik di Indonesia maupun di kawasan Pasifik,” jelasnya.

Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan Sidang ini kata Indra, Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan upaya-upaya persiapan yang matang untuk penyelenggaraan Sidang ini antara lain melakukan koordinasi dengan instansi terkait, membentuk Panitia Pelaksana (organizing committee), serta memberdayakan kekuatan media.

“Selain itu, Sekjen DPR RI juga berkomitmen akan turut membantu peningkatan capacity building di Sekretariat Parlemen negara-negara Pasifik, antara lain melaluiu pelatihan, workshop dan vocational training. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan people to people contact sehingga masyarakat Pasifik bersikap lebih bersahabat terhadap Indonesia,” ungkap Indra.

Terakhir, Sekjen DPR RI mengharapkan agar Sidang ini dapat menjadi gerbang baru bagi kerja sama antar-parlemen yang lebih luas antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik sehingga program-program kerja sama baru dalam kerangka kemitraan parlemen dapat terwujud.

Komentar