Senator Ajak Anggota DPR dan DPD Asal Sumbar Bersatu Perjuangkan Ini

Jakarta, liputan.co.id – Setelah bencana alam 30 September 2009 di Sumatera Barat (Sumbar), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat baru membangun dua selter tsunami di Kota Padang.

Padahal kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat, H Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, ada tujuh kabupaten dan kota yang direkomendasikan oleh para ahli untuk harus dibangun shelter tsunami, sebagai salah satu upaya meminimalisir korban jiwa jika suatu ketika tsunami benar-benar menghantam Sumatera Barat.

Daerah itu kata Leonardy, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pariaman, Kota Pariaman, sebagian Kabupaten Agam, dan Pasaman Barat.

“Tujuh kawasan tersebut berada di garis pantai Sumatera Barat yang dihuni sekitar 1,7 juta jiwa,” kata Leonardy, di Gedung DPD, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (21/8/2017).

Dari tujuh daerah yang direkomendasikan dibangun shelter tsunami, hanya di Kota Padang baru ada dua shelter. Enam daerah lainnya belum dibangun.

Guna mewujudkan pembangunan shelter tersebut, Leonardy mengajak semua wakil rakyat dan senator asal Sumatera Barat bersatu untuk mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera merealisir pembangunan shelter tsunami itu.

“Ada 14 anggota DPR dan empat anggota DPD daerah pemilihan Sumatera Barat di Parlemen. Saya mengajak semuanya melepaskan warna partai untuk bersatu guna mendorong BNPB segera membangun selter tsunami di tujuh kota dan kabupaten di Sumatera Barat,” kata Leonardy.

Dia jelaskan, usai gempa bumi 30 September 2009 lalu, BNPB baru mendirikan dua shelter tsunami di Kota Padang yaitu di Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, dan di Jalan Polonia Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara, Kota Padang,” ungkapnya.

Dua unit selter yang berada dalam Kota Padang tersebut lanjutnya, hingga kini belum diserahkan BNPB Pusat kepada Pemerintah Kota Padang. “Saya tidak tahu apa alasan BNPB Pusat tidak mau menyerahkan selter tersebut ke daerah, akibatnya dua bangunan itu tidak terurus dan terawat secara baik,” ungkap mantan Ketua DPRD Sumatera Barat ini.

Selain mengajak anggota DPR dan DPD asal Sumatera Barat mendorong pembangunan selter tsunami, politikus Partai Golkar itu juga mengingatkan dua penjabat penting di BNPB untuk berkomitmen membangun selter tsunami tersebut.

“Ada dua pejabat penting di BNPB yaitu Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi dan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi Harmensyah yang juga berasal dari Sumatera Barat dan secara langsung mengalami bencana gempa bumi September 2009 yang lalu. Saya himbau dua pejabat itu sedikit berpihak ke Sumatera Barat karena ada tujuh kabupaten dan kotanya berada di daerah bahaya bencana alam,” ujar Leonardy.

Dia tambahkan, dua eselon satu tersebut masuk ke jajaran pimpinan BNPB karena dinilai berhasil menangani bencana alam di Ranah Minang. “Wajar pula kalau mereka ini sedikit berpihak ke Sumatera Barat,” pungkasnya.

Komentar