LIPUTAN.CO.ID

DPD RI

Senator Akhmad Muqowam: Pilkada 2018 Harus Jadi Momentum Perubahan

Akhmad Muqowam

Jakarta, liputan.co.id – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Akhmad Muqowam menyatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 dapat menjadi momentum perubahan bagi demokrasi di Indonesia.

Pernyataan tersebut dinyatakan Muqowam saat rapat dengar pendapat (RDP) Komite I DPD RI dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Pilkada, dalam rangka persiapan Pilkada Serentak 2018, di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (12/3/2018).

Dari sekian banyak sistem pemerintahan, menurut Senator asal Jawa Tengah itu, sistem Demokrasi Pancasila masih yang terbaik bagi Indonesia.

“Dari sekian banyak sistem pemerintahan yang ada di dunia, sistem Demokrasi Pancasila kita masih yang terbaik. Saya juga mengharapkan bahwa Pilkada Serentak di 171 daerah menghasilkan momentum perubahan ke arah yang lebih baik terutama bagi daerah, jangan hanya berupa pesta demokrasi,” tegas Muqowam.

  Daerah Dukung DPD RI Perjuangkan UU Daerah Kepulauan

Di acara yang sama, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2002-2007 yang juga pengamat politik Chusnul Mariyah mendorong DPD RI harus berperan mengawasi pelaksanaan PIlkada 2018 dan Pemilu Legislatif serta Pemilihan Presiden 2019 nanti.

“DPD punya kewenangan dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan undang-undang, dan dalam penyelengaraan pemilu nanti baik pilkada, pileg dan pilpres, DPD mampu mengawasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP, Rezim yang berkuasa, peserta pemilu sampai ke pemilih,” tegasnya.

Senada, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menambahkan, di samping pengawasan di berbagai tahapan Pilkada, ada poin penting yang perlu disoroti dan tidak kalah pentingnya yaitu sumber dana kampanye para calon peserta pemilu kepala daerah.

  Bahar Ngitung Terpilih Jadi Ketua Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI

“Saat ini baru dua puluh lima persen dana kampanye yang dilaporkan dengan benar oleh para calon peserta, ini masih sangat rendah padahal ini juga termasuk hal yang perlu diawasi karena terkait politik uang,” ujarnya.

Terkahir, semua elemen LSM yang hadir mengusulkan kepada DPD RI membuat studi komprehensif bersama perguruan tinggi untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, dan merekomendasikan agar ke depan Pilkada langsung hanya untuk Pemilu Gubernur tidak untuk pemilu Bupati atau walikota karena biaya sangat tinggi.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!