Senator Papua Minta LSM Asing Setop Kampanye Hitam Boven Digoel dan Merauke

Boven Digoel, Liputan.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pendeta Carles Simaremare meminta lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing menyetop kampanye hitam (black campaign) yang menuding investasi PT Korindo Grup di Kabupaten Boven Digoel dan Merauke di Provinsi Papua telah menimbulkan kerusakan hutan.

Permintaan tersebut disampaikan Carles setelah dia bersama Ketua dan Wakil Komite II DPD RI yaitu Parlindungan Purba dan I Kadek Arimba langsung mendatangi lokasi investasi PT Korindo Grup di Boven Digoel dan Merauke, Selasa (6/12/2017).

“Saya dengan Pak Parlindungan dan Pak Kadek sengaja mendatangi lahan investasi PT Korindo Grup di Boven Digoel dan Merauke ini sebagai respon atas permintaan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan Merauke serta masyarakat kepada Ketua DPD RI untuk datang ke sini. Saya tegaskan, tidak benar terjadi deforestasi sebagaimana yang dikampanyekan oleh NGO asing,” kata Carles, saat dihubungi wartawan.

Berdasarkan fakta tersebut, peraih suara terbanyak di pemilu legislatif DPD RI tahun 2014 untuk Provinsi Papua ini meminta NGO dimaksud segera menghentikan black campaign-nya.

“Hentikan kampanye hitam itu karena bisa menggangu upaya sungguh-sungguh dari Presiden Joko Widodo yang mendorong investasi harus tersebar luas di luar Pulau Jawa sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh,” tegas lulusan Program Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih, Papua itu.

Khusus bagi investor yang hingga hari ini masih menjadikan Papua sebagai tujuan investasi, anggota DPR Papua periode 2009-2014 itu menyatakan terima kasih atas kepercayaannya kepada masyarakat Papua dan tidak terpengaruh dengan kampanye hitam NGO asing yang menggoreng isu kerusakan nilai konservasi akibat pembakaran hutan yang dikait-kaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Selain blusukan ke kawasan PT Korindo Grup, ketiga Senator tersebut juga menggelar pertemuan terbuka yang dipimpin oleh Parlindungan Purba dengan tokoh masyarakat adat setempat dan manajemen PT Korindo Grup.

“Saya bisa memastikan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh PT Korindo Grup dan komunikasi masyarakat dengan manajemen baik-baik saja. Fakta ini nantinya akan saya koordinasikan dengan kementerian terkait,” ujar Senator dari Provinsi Sumatera Utara itu.

Bantahan atas tudingan NGO asing dimaksud juga disampaikan oleh Senator Bali, I Kadek Arimbawa. “Tdak ada pembakaran lahan di sini. Kami datang ke sini sesuai dengan tugas dan fungsi Komite II untuk melakukan pertemuan dan advokasi. Hasil dari kunjungan ini lebih lanjut akan dibahas dalam rapat pleno Komite II untuk selanjutnya diproses menjadi keputusan lembaga DPD RI,” imbuhnya.

Komentar