Soal NKRI, HNW Minta Tiru Mohammad Nasir

Jakarta, liputan.co.id – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid memuji peran dan kontribusi Pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia Mohammad Natsir dalam menjaga keutuhan NKRI. Sebab menurut Hidayat, Natsir, adalah sosok pahlawan yang sangat penting dalam menjaga tetap utuh dan tegaknya NKRI.
Hal itu dikatakan Hidayat saat memberikan materi sosialisasi Empat Pilar MPR RI  di hadapan 1.600 peserta yang hadir pada acara “Apel Kebangsaan, Milad 52 Tahun Komando Kesiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) Pemuda Muhammadiyah dan Diksuspimwil”, Provinsi Sumatera Utara, di Alun-alun Deli Serdang, Jum’at (6/10/2017).
“Natsir dengan berani menyampaikan Mosi Integral di hadapan Sidang Paripurna DPR RIS 3 April 1950, Mosi ini menghendaki Indonesia kembali ke bentuk NKRI. Mosi itu didukung oleh para politisi dan Mohammad Hatta. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan NKRI, setelah Januari 1946 hingga April 1950 berbentuk RIS,” kata Hidayat.
Mosi Itegral lanjutnya, adalah jejak-jejak perjuangan umat Islam menjaga keutuhan NKRI. Karena itu tidak benar kalau Islam dan Indonesia didikotomikan. Tidak benar kalau dikatakan Islam anti NKRI. Oleh karena itu, Hidayat mengajak keluarga besar KOKAM Kota Deli Serdang mencontoh dan melanjutkan perjuangan Mohammad Natsir.
Hidayat juga mengungkapkan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang memasukkan tujuan pendidikan dalam konstitusi. Pasal 31 ayat 3 menyebutkan pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kemudian Pasal 31 ayat 5 berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. “Dengan demikian pendidikan menyeimbangkan antara iman, takwa, akhlak mulia dengan kecerdasan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi agama,” jelasnya.
Dalam sejarah, Indonesia mengalami sejarah kelam terkait tragedi yang dilakukan PKI pada bulan September 1965 yakni gerakan upaya pemberontakan dengan menculik dan membunuh para Jenderal TNI dan memasukkannya di Lubang Buaya.
Sejarah kelam komunis di Indonesia ujarnya, diwujudkan melalui Partai Komunis Indonesia (PKI) sangat dikutuk rakyat Indonesia. Kekejaman, kebengisan dan pemberontakan PKI terhadap rakyat dan negara Indonesia dan puncaknya peristiwa G30S/PKI itu, membuat negara melakukan tindakan konkrit, melalui TNI memberangus para pemberontak komunis.
Setelah pemberontakan PKI berhasil digagalkan kata dia, pada tahun 1966 melalui Sidang MPRS di bawah kepemimpinan Jenderal A. H. Nasution, membuat satu Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.
“Dan TAP MPRS itu masih berlaku hingga sekarang, karena pada kepempimpinan MPR RI periode 1999-2004 diberi kewenangan untuk melakukan kajian terhadap TAP-TAP MPR maupun MPRS, maka mereka membuat TAP MPR No. I Tahun 2003 di pasal 2 yang menegaskan tentang ada tiga TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku dengan ketentuan, salah satunya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Hidayat mengajak seluruh masyarakat mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah diberikan Allah kepada bangsa Indonesia. “Syukur patut diucapkan agar Allah menambah keberkahan bagi bangsa Indonesia. Syukur juga harus dilakukan karena saat ini masih ada bangsa lain di dunia yang belum mengenyam kemerdekaannya,” pungkasnya.

Komentar